Jepang dan OAS Suntik Dana Rp48 Miliar untuk Haiti: Menuju Pemilu Pertama dalam 12 Tahun

Jepang dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menandatangani kesepakatan hibah senilai 3 juta dolar AS (sekitar Rp48 miliar) untuk membantu Haiti mempersiapkan pemilihan umum yang telah lama tertunda. Dana tersebut akan difokuskan pada pembaruan daftar pemilih dan pengadaan 350.000 kartu identitas kosong, sebuah langkah krusial di tengah krisis keamanan yang melumpuhkan negara Karibia itu.

Haiti belum menggelar pemilu sejak 2016, dan negara itu tidak memiliki presiden setelah Jovenel Moise tewas ditembak di kediamannya pada Juli 2021. Sejak itu, kekosongan kekuasaan diperparah oleh gelombang kekerasan geng yang menguasai sekitar 70 persen wilayah ibu kota Port-au-Prince. Kondisi ini memaksa lebih dari 1,5 juta warga mengungsi, meninggalkan dokumen identitas mereka saat melarikan diri dari serangan bersenjata.

Menurut pernyataan OAS, hibah ini tidak hanya untuk memperbarui data pemilih, tetapi juga untuk mengurangi antrean panjang warga yang menunggu pembuatan identitas, memperluas layanan di komunitas pedesaan, serta meningkatkan pasokan listrik dan koneksi internet di kantor-kantor pelayanan yang tersebar. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses registrasi yang baru dimulai bulan lalu di Port-au-Prince.

Namun, para pengamat memperingatkan bahwa jadwal pemilu yang ditetapkan pada 13 Desember masih sangat rapuh. Kekerasan geng yang terus berlanjut dapat kembali menunda pelaksanaan pemilu, seperti yang telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Sejak pembunuhan Moise, upaya transisi politik di Haiti kerap gagal karena ketidakstabilan keamanan dan krisis institusi.

Bagi Indonesia, situasi Haiti menjadi pengingat akan pentingnya stabilitas politik dan keamanan dalam penyelenggaraan demokrasi. Meski konteksnya berbeda, pengalaman Haiti menunjukkan bahwa tanpa jaminan keamanan, proses elektoral bisa menjadi sia-sia. Indonesia sendiri pernah menghadapi tantangan serupa dalam pemilu pasca-reformasi, namun berhasil mengatasinya melalui penguatan lembaga dan dialog nasional.

Hibah ini juga menyoroti peran aktor internasional dalam membantu negara gagal. Jepang, sebagai salah satu donor utama di kawasan, menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan demokrasi di Amerika Latin. Sementara OAS, sebagai organisasi regional, berupaya memastikan pemilu yang kredibel meski dalam kondisi sulit.

Pertanyaan besarnya kini: akankah dana dan upaya internasional ini cukup untuk mengatasi akar masalah kekerasan geng yang telah mengakar? Atau justru pemilu akan menjadi formalitas belaka di tengah ketidakamanan yang masih membayangi? Masa depan Haiti bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.