Eks Wantimpres Kritik 26 Anggota Dewan Pertimbangan Prabowo: Terlalu Besar, Beban Fiskal di Tengah Ekonomi Sulit

JAKARTA — Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (2/10/2026) menuai kritik dari kalangan internal pemerintahan sebelumnya. Sidarto Danusubroto, yang pernah menjabat sebagai anggota Wantimpres selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024), menilai jumlah tersebut terlalu besar dan berpotensi menguras anggaran negara.

Dalam wawancara dengan LyndHub, Minggu (4/10/2026), Sidarto menyatakan bahwa penambahan personel berbanding lurus dengan kenaikan beban fiskal. "Terlalu besar. Anggarannya membengkak. Semakin banyak personel, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung negara," ujarnya. Ia lantas membandingkan dengan situasi ekonomi saat ini yang menurutnya tidak memungkinkan pembiayaan sebesar itu.

Kritik tersebut bukan hanya soal angka. Sidarto juga menyoroti komposisi anggota Wantimpres yang ia nilai didominasi oleh figur berusia muda dengan pengalaman terbatas. Menurutnya, lembaga penasihat presiden seharusnya diisi oleh tokoh-tokoh senior yang telah malang melintang di pemerintahan. "Dulu ada Pak Wiranto, orang-orang yang sudah pernah menjabat. Pengalaman mereka bisa menjadi masukan berharga bagi Presiden. Kalau masih muda dan pengalamannya terbatas, ya tidak berguna," tegasnya.

Pernyataan Sidarto memperkuat kekhawatiran publik tentang efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebagai ajudan terakhir Presiden Soekarno, ia memiliki perspektif historis tentang bagaimana lembaga kepresidenan seharusnya dikelola. Ia menambahkan bahwa saat ini hampir semua kabinet dan badan memiliki ukuran yang terlalu besar, sehingga memperberat beban APBN.

Meski demikian, Sidarto tidak menutup mata terhadap realitas politik. Karena para anggota telah resmi dilantik, ia mendorong mereka untuk bekerja maksimal. "Sudah dilantik, ya mereka harus melakukan yang terbaik untuk negara," pungkasnya. Sikap ini mencerminkan pragmatisme di kalangan elite, namun tidak menghapus pertanyaan mendasar tentang efektivitas dan urgensi pembentukan struktur yang gemuk.

Kritik terhadap Wantimpres bukan hal baru. Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai lembaga ini kerap menjadi tempat menampung kepentingan politik, bukan murni wadah penasihat strategis. Dengan 26 anggota, koordinasi dan pengambilan keputusan justru berpotensi semakin rumit. Publik pun menanti apakah Presiden Prabowo akan mengevaluasi komposisi ini atau justru mempertahankannya sebagai bagian dari strategi politik.

Ke depan, sorotan akan tertuju pada kinerja Wantimpres dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata. Jika tidak mampu menunjukkan nilai tambah, kritik soal pemborosan anggaran akan semakin sulit dibantah. Pertanyaannya, apakah pembentukan Wantimpres dengan jumlah besar ini merupakan kebutuhan strategis atau sekadar bagi-bagi kursi di lingkaran kekuasaan?