Kompolnas: Dua PR Besar Pejabat Baru Polri Usai Rotasi Kapolri Suyudi
Baca dalam 60 detik
- Kompolnas menyoroti dua pekerjaan rumah utama pejabat anyar Polri: mendekatkan institusi ke masyarakat dan mempercepat penyelesaian aduan warga.
- Anggota Kompolnas Choirul Anam menilai budaya kerja rendah hati dan penguatan layanan digital menjadi kunci, bukan sekadar pergantian orang di kursi strategis.
- Transparansi dan akuntabilitas diminta tetap dipegang agar kepercayaan publik tidak tergerus setelah rombakan besar di Mabes dan wilayah.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengidentifikasi dua beban kerja yang harus segera dituntaskan oleh para pejabat baru di lingkungan Polri, baik di Markas Besar maupun satuan wilayah, menyusul rotasi dan mutasi jabatan yang digulirkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dua hal itu bukan persoalan teknis semata, melainkan menyangkut cara institusi merekatkan kembali hubungan dengan publik dan merespons keluhan warga secara lebih gesit.
Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyebut prioritas pertama berkaitan dengan visi-misi yang menekankan kedekatan aparat dengan masyarakat. Prioritas kedua, kata dia, adalah memastikan setiap pengaduan, keluhan, maupun laporan dari warga bisa ditangani tanpa berlarut-larut. "Keluh-kesah masyarakat, pengaduan masyarakat, laporan masyarakat harus segera diselesaikan," ujar Anam dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).
Menurut Anam, kedekatan dengan masyarakat tidak akan terwujud hanya lewat instruksi atau seragam baru. Ia menilai perlu ada kebiasaan kerja yang dibangun ulang, terutama sikap rendah hati atau low profile. Tanpa perubahan budaya itu, dua tantangan besar tersebut sulit dieksekusi meski komposisi pejabat telah dirombak. "Kalau tidak ada kebudayaan baru, salah satunya low profile, tidak memungkinkan ada kedekatan polisi dengan masyarakat," tegasnya.
Untuk tantangan kedua, Anam mendorong pejabat baru mengoptimalkan sistem digitalisasi pelayanan yang sudah ada. Ia menilai fondasi itu telah diletakkan melalui proses digitalisasi pengaduan pada era Kapolri sebelumnya, sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan dan pengembangan, bukan pembangunan dari nol. Harapannya, ketika warga melapor atau mengadukan persoalan, hasilnya bisa cepat dan tuntas.
Kompolnas menyatakan menghormati mekanisme internal yang dipakai Suyudi dalam memilih orang-orang untuk mengisi jabatan strategis. Namun, Anam mengingatkan agar para pejabat baru tidak melupakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan. Dua prinsip itu menjadi penopang utama kepercayaan publik, terutama ketika institusi tengah menghadapi ekspektasi tinggi pasca-rombakan besar.
"Ya harus ada kebudayaan, ya diciptakan menjadi kebudayaan baru salah satunya low profile." โ Choirul Anam, anggota Kompolnas
Rotasi dan mutasi di tubuh Polri memang bukan hal baru. Setiap kali estafet kepemimpinan berjalan, jajaran di Mabes dan wilayah ikut ditata. Namun, kali ini sorotan lebih tajam karena publik menunggu bukti bahwa perubahan struktur benar-benar berbanding lurus dengan perbaikan layanan. Selama ini, keluhan soal lambannya respons kepolisian terhadap laporan warga masih kerap muncul, terutama di daerah yang akses layanan digitalnya belum merata.
Karena itu, penguatan sistem digitalisasi menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditawar. Di satu sisi, kanal pengaduan daring memangkas jarak dan waktu. Di sisi lain, tanpa pengawasan dan budaya kerja yang disiplin, sistem canggih pun bisa berhenti di tahap formalitas. Di sinilah ujian para pejabat baru: apakah mereka mampu menerjemahkan instruksi pimpinan menjadi tindakan nyata di lapangan, atau hanya menjadi bagian dari seremonial pergantian jabatan.
Bagi masyarakat, dua tantangan yang diungkap Kompolnas sesungguhnya berbicara soal rasa aman dan keadilan yang mudah diakses. Ketika polisi dinilai dekat dan responsif, kepercayaan publik cenderung menguat. Sebaliknya, bila aduan warga tenggelam tanpa kejelasan, jarak antara institusi dan masyarakat justru melebar. Efeknya tidak hanya pada citra Polri, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.
Ke depan, publik akan menilai apakah rombakan jajaran Polri benar-benar menghadirkan perubahan perilaku, bukan sekadar pergantian nama di daftar pejabat. Pertanyaan besarnya sederhana: dalam hitungan bulan, apakah aduan warga benar-benar selesai lebih cepat, dan apakah polisi terasa lebih dekat di tingkat paling bawah? Jawaban atas dua hal itu akan menentukan arah kepercayaan publik terhadap Polri di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto.



