China Akhiri Larangan Melaut di Laut China Timur, Jepang Siaga Penuh di Tengah Memburuknya Hubungan Bilateral

Ratusan kapal nelayan China kembali meramaikan perairan Laut China Timur pada akhir pekan lalu, tepat setelah berakhirnya larangan melaut musiman yang juga mencakup zona sekitar Kepulauan Senkaku yang disengketakan. Langkah ini langsung memicu perhatian Tokyo, yang kini mengawal ketat pergerakan armada tersebut di tengah hubungan bilateral yang kian rapuh.

Menurut laporan media lokal, setidaknya 654 kapal bertolak dari pelabuhan Shishi, Provinsi Fujian, pada Minggu (16/8) pagi. Banyak di antaranya mengibarkan bendera nasional China serta panji merah-kuning yang melambangkan harapan keselamatan dan hasil tangkapan melimpah. Suara petasan terdengar dari sejumlah kapal saat mereka meninggalkan pelabuhan, menandai dimulainya musim penangkapan baru.

Fenomena ini bukanlah hal baru. Pada Agustus 2016, sekitar 200 hingga 400 kapal penangkap ikan China bersama kapal penjaga pantai terkoordinasi memadati perairan sekitar Senkaku, bahkan dilaporkan memasuki wilayah teritorial Jepang. Insiden itu memicu protes keras dari Tokyo yang menilai Beijing secara sepihak meningkatkan ketegangan. Sebagian pengamat menghubungkan aksi tersebut dengan penolakan China atas putusan Mahkamah Arbitrase Den Haag pada Juli 2016 yang menolak klaim kedaulatannya di Laut China Selatan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, otoritas lokal China justru menginstruksikan nelayan untuk menghindari "perairan sensitif" demi mencegah insiden yang dapat memperburuk hubungan dengan Jepang. Hasilnya, jumlah peringatan yang dikeluarkan Penjaga Pantai Jepang terhadap kapal China yang masuk wilayah teritorial sekitar Senkaku merosot tajam dari 81 kali pada 2021 menjadi hanya 4 kali pada 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya perubahan pendekatan, meski potensi gesekan tetap mengemuka.

Seorang nelayan berusia 50-an yang ditemui reporter di Shishi mengungkapkan bahwa perairan Senkaku merupakan daerah tangkapan yang kaya, dan ia tidak menutup kemungkinan untuk tetap melaut di sana. "Jika kami terlalu dekat dengan Jepang, kami akan ditangkap oleh otoritas China yang melakukan pengawasan," ujarnya. "Namun, kami tidak pernah dilarang secara tegas untuk pergi ke sana." Pernyataan ini mengindikasikan adanya ruang interpretasi di kalangan nelayan meski ada imbauan resmi.

Perubahan sikap Beijing juga terlihat dari pemberitahuan resmi yang biasanya diterbitkan sekitar bulan Mei. Pada tahun lalu, pernyataan tersebut menegaskan larangan keras penangkapan ikan lintas batas di perairan sensitif seperti Korea Selatan, Korea Utara, dan Jepang. Namun, dalam pemberitahuan tertanggal 30 April tahun ini, frasa tersebut hanya menyebut larangan operasi di area tindakan sementara antara China dan Korea Selatan, tanpa menyinggung Jepang sama sekali. Penghilangan ini memicu spekulasi di kalangan diplomatik bahwa Beijing mungkin melonggarkan pembatasan di sekitar Senkaku.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisinya sebagai negara maritim yang juga memiliki potensi sengketa perairan. Meski tidak terlibat langsung, kebijakan China di Laut China Timur dapat menjadi preseden dalam pengelolaan klaim maritim di kawasan. Selain itu, stabilitas jalur pelayaran di Laut China Timur dan Selatan berdampak pada arus perdagangan internasional yang juga memengaruhi ekonomi Indonesia.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah Beijing akan mempertahankan pendekatan hati-hati atau justru meningkatkan tekanan di sekitar Senkaku. Jepang, yang tengah memperkuat aliansi dengan negara-negara Barat, kemungkinan akan merespons dengan peningkatan patroli dan diplomasi. Sementara itu, para nelayan China tampaknya akan terus memanfaatkan celah regulasi selama tidak ada larangan eksplisit. Situasi ini menuntut kewaspadaan semua pihak agar ketegangan tidak meluas menjadi konflik terbuka yang merugikan stabilitas kawasan.