Zhu Rongji Wafat: Reformis Tegas yang Membentuk Ekonomi China Modern, Kenangan Publik Bercampur Kontroversi

China menurunkan bendera setengah tiang di sejumlah kantor pemerintahan pada Selasa (18/8) sebagai penghormatan terakhir untuk Zhu Rongji, mantan perdana menteri yang dikenal sebagai arsitek reformasi ekonomi negeri itu. Kepergian pria berusia 97 tahun ini tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga memantik refleksi publik atas warisan kebijakannya yang kontroversial namun berpengaruh besar.

Zhu menjabat sebagai wakil perdana menteri sejak 1991 hingga 1998, kemudian naik menjadi perdana menteri pada periode 1998–2003. Di bawah kepemimpinannya, China mengalami transformasi ekonomi yang dramatis: ia berhasil menjinakkan inflasi yang sempat meroket, merombak sistem perpajakan dan perbankan, serta membereskan perusahaan-perusahaan negara yang merugi—langkah yang meski efektif, menelan jutaan lapangan kerja. Kebijakan-kebijakan ini menjadi fondasi bagi integrasi China ke ekonomi global, terutama melalui aksesi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001.

Namun, di balik prestasi tersebut, Zhu juga meninggalkan luka. Program restrukturisasi BUMN yang ia jalankan membuat banyak pekerja kehilangan mata pencaharian, memicu ketidakpuasan yang masih terasa hingga kini. Di media sosial China, duka atas kepergiannya bercampur dengan segelintir komentar yang justru menyambut kabar tersebut—sebuah fenomena yang jarang terjadi untuk seorang mantan pemimpin.

Pemerintah China tampak sangat berhati-hati dalam mengelola duka ini. Pengamanan diperketat di berbagai penjuru Beijing, terutama di sekitar Lapangan Tiananmen—pusat kekuasaan politik yang juga menjadi jalur menuju Krematorium Babaoshan, tempat para pemimpin besar biasanya dikremasi. Langkah ini bukan tanpa alasan; sejarah mencatat bahwa kematian pemimpin populer kerap menjadi pemicu ledakan emosi publik yang bisa berujung pada ketidakstabilan politik.

Contoh paling gamblang adalah peristiwa 1976, ketika wafatnya Zhou Enlai—perdana menteri pertama China yang sangat dihormati—menyulut berkumpulnya puluhan ribu orang di Lapangan Tiananmen. Duka tersebut berubah menjadi protes terhadap ekses Revolusi Kebudayaan dan para pejabat radikal yang terkait. Pemerintah China saat ini tampaknya ingin menghindari skenario serupa dengan membatasi ruang ekspresi publik dan memperketat sensor.

Zhu sendiri adalah sosok yang unik. Dalam pidatonya di Shanghai pada 1988, sebelum menjadi wali kota, ia menegaskan, "Ciri khas saya—prinsip panduan saya—adalah berpikir independen. Saya percaya saya harus mengatakan apa yang saya pikirkan." Sikap blak-blakannya ini pernah membuatnya kehilangan keanggotaan partai pada akhir 1950-an akibat pidato tiga menit yang dianggap tidak hati-hati, dan baru dipulihkan dua dekade kemudian.

Bagi Indonesia, warisan Zhu Rongji menawarkan pelajaran berharga tentang keberanian mengambil keputusan sulit dalam reformasi ekonomi. Negara kita pernah menghadapi dilema serupa saat merombak sektor perbankan dan BUMN pasca-krisis 1998. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan yang tegas dan tidak populer seperti Zhu masih relevan di tengah tuntutan demokrasi dan kesejahteraan yang semakin kompleks? Atau justru menjadi pengingat bahwa transformasi ekonomi selalu membutuhkan harga yang harus dibayar?