Toko Senjata Jadi Toko Roti: Bisnis Senjata Thailand Terjepit Regulasi Baru

Etalase kaca yang dulu memajang pistol dan senapan di Suchart and Friends Gun, sebuah toko senjata di kawasan tua Bangkok, kini dipenuhi roti sourdough. Perubahan ini bukan sekadar tren kuliner, melainkan gambaran nyata bagaimana bisnis senjata api di Thailand terhimpit regulasi yang semakin ketat pasca serangkaian penembakan massal.

Sejak insiden penembakan di mal Bangkok pada 2023, pemerintah Thailand memberlakukan larangan impor senjata api bagi semua toko. Kebijakan ini diperketat lagi setelah seorang remaja berusia 14 tahun menembak mati tujuh orang di rumah dan sekolahnya di luar Bangkok bulan ini. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul kini mengusulkan undang-undang baru yang menangguhkan penerbitan izin pembelian dan kepemilikan senjata baru, serta memerintahkan polisi untuk berhenti memperpanjang izin yang ada.

Warintorn Boonyachai, pemilik toko yang beralih menjadi toko roti, mengaku masih berharap larangan impor dicabut. "Menjual senjata lebih tidak melelahkan daripada menjual roti," ujarnya, sambil tersenyum pahit. Namun, harapannya makin tipis mengingat arah kebijakan pemerintah yang semakin restriktif. Ia terpaksa memutar otak untuk menutup gaji karyawan, dan roti menjadi penyelamat sementara.

Thititorn Bupparamanee, presiden Asosiasi Pedagang Senjata Api Thailand, menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran. "Mereka tidak memperbaiki masalah di tempat yang benar. Jika benar, kejahatan akan berkurang," tegasnya. Ia khawatir larangan membeli senjata secara legal justru mendorong masyarakat beralih ke pasar gelap, yang justru lebih sulit dikendalikan.

Di distrik senjata bersejarah Bangkok, banyak toko yang sudah beroperasi puluhan tahun kini hanya memiliki stok tersisa sedikit. Sebuah toko yang berdiri hampir tujuh dekade hanya memiliki dua pucuk senjata yang tak bisa dijual, sementara enam karyawannya masih bertahan. Mereka enggan disebut namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media.

Di sisi lain, sebagian masyarakat masih mendukung hak kepemilikan senjata. Ibu dari seorang siswa berusia 14 tahun yang selamat dari penembakan 7 Agustus lalu menyatakan dukungannya terhadap hak tersebut, namun meminta adanya kontrol yang lebih ketat, termasuk pembatasan membawa senjata di luar rumah. "Harus ada pengawasan ketat di mana-mana, karena pisau pun sama menakutkannya," ujarnya.

Kebijakan Thailand ini menarik untuk dicermati dari perspektif Indonesia. Meskipun kepemilikan senjata api di Indonesia sangat dibatasi dan tingkat kepemilikan jauh lebih rendah, kasus-kasus penembakan yang dipicu oleh senjata ilegal tetap menjadi perhatian. Regulasi yang ketat di Thailand menunjukkan bahwa pembatasan akses legal tidak serta-merta menghilangkan kekerasan bersenjata, tetapi bisa memunculkan pasar gelap yang lebih berbahaya. Bagi Indonesia, pelajaran pentingnya adalah perlunya penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan terhadap senjata ilegal, bukan sekadar pembatasan administratif.

Ke depan, pemerintah Thailand perlu menyeimbangkan antara keamanan publik dan hak kepemilikan senjata. Pertanyaannya, apakah larangan total akan benar-benar menekan angka kekerasan, atau justru menciptakan masalah baru? Sementara itu, para pedagang senjata seperti Warintorn harus beradaptasi dengan realitas baru: roti mungkin lebih melelahkan, tetapi setidaknya tidak memicu kontroversi.