Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT: Listrik, Jalan, hingga BBM Jadi Prioritas

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur vital yang menopang kehidupan warga. Menyadari urgensi tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan jajaran TNI bergerak cepat memulihkan akses jalan, jaringan listrik, komunikasi, hingga pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat yang terdampak. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026), ia menyatakan bahwa negara harus bekerja memulihkan kondisi masyarakat ketika akses jalan terputus, layanan air berhenti, sekolah tidak dapat digunakan, dan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Dody bahkan telah turun langsung ke Kabupaten Nagekeo, salah satu daerah yang mengalami kerusakan parah, untuk meninjau kondisi lapangan dan memastikan penanganan infrastruktur berjalan cepat.

Langkah konkret yang dilakukan antara lain membuka kembali jalan yang sempat putus, memulihkan pasokan air bersih, menyiapkan hunian sementara, serta memastikan sekolah-sekolah dapat kembali digunakan. Dody juga berkoordinasi dengan Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas untuk mempercepat pendataan kerusakan dan penanganan infrastruktur.

Sementara itu, Kodam IX/Udayana bersama pemangku kepentingan lainnya tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pemulihan fasilitas penunjang kehidupan. Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto, menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh. Setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemulihan listrik, komunikasi, dan BBM menjadi prioritas berikutnya. Menurutnya, wilayah Mbay dan Maumere termasuk yang mendapat perhatian serius karena dampak gempa yang cukup berat.

Personel TNI dikerahkan untuk membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan di lapangan. Selain evakuasi dan distribusi logistik, koordinasi diarahkan untuk memastikan jaringan listrik dan komunikasi segera pulih. Kedua layanan ini dinilai penting sebagai penopang komunikasi masyarakat sekaligus mendukung koordinasi penanganan darurat. Pasokan BBM juga menjadi perhatian, karena dibutuhkan untuk operasional kendaraan, distribusi bantuan, dan pelayanan masyarakat.

Di sektor infrastruktur, kondisi jalan dan jembatan menjadi prioritas utama. Akses transportasi yang terganggu dapat menghambat distribusi bantuan, sehingga pemulihannya harus dilakukan secepat mungkin. Untuk mendukung upaya tersebut, posko bantuan di Labuan Bajo dan Maumere diaktifkan sebagai pusat koordinasi dan percepatan penyaluran bantuan ke wilayah yang membutuhkan.

Langkah cepat pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam menangani dampak bencana. Namun, pertanyaan yang muncul adalah seberapa cepat pemulihan total dapat tercapai, mengingat kerusakan yang cukup luas. Masyarakat berharap agar akses listrik, komunikasi, dan transportasi dapat segera normal kembali, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan seperti sedia kala.