Bangladesh Kunci Kunjungan PM ke India: Ekstradisi Hasina Jadi Prasyarat

Pemerintah Bangladesh secara tegas mengaitkan rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Tarique Rahman ke India dengan tuntutan ekstradisi Sheikh Hasina, mantan perdana menteri yang kini menjadi buron politik dan telah divonis hukuman mati. Sikap ini mengunci hubungan bilateral yang sudah rapuh sejak gelombang protes berdarah menggulingkan pemerintahan Hasina pada 2024.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Bangladesh, A.K.M. Shahidul Karim, dalam konferensi pers akhir pekan lalu meredam spekulasi media mengenai kemungkinan perjalanan Tarique ke India dalam waktu dekat. "Kami berpandangan bahwa lingkungan yang kondusif harus diciptakan terlebih dahulu untuk kunjungan tersebut," ujarnya. "Karena itu, kami telah mendesak otoritas India untuk mempercepat proses ekstradisi Sheikh Hasina beserta buronan lainnya."

New Delhi selama ini hanya menyatakan bahwa permintaan ekstradisi dari Dhaka masih "dalam pemeriksaan". Hasina sendiri melarikan diri ke India setelah digulingkan pada Agustus 2024 dan hingga kini menetap di negara tersebut. Ia telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Bangladesh atas kejahatan terhadap kemanusiaan, namun proses hukumnya masih menyisakan banyak pertanyaan, termasuk kemungkinan banding.

Langkah Tarique yang memilih Malaysia dan China sebagai tujuan luar negeri pertamanya merupakan sinyal kuat perubahan arah politik luar negeri Bangladesh. Sebelumnya, hampir semua pemimpin Bangladesh selalu menjadikan India sebagai destinasi pertama, mencerminkan hubungan historis yang erat. Kini, Dhaka justru menegaskan prioritas pada kedaulatan dan non-intervensi, sebagaimana ditegaskan Shahidul: "Kami akan menjalankan kebijakan luar negeri 'Bangladesh First' yang berakar pada kedaulatan dan non-interferensi, sambil tetap mencari hubungan yang saling menguntungkan dengan India dan negara lain."

Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral Bangladesh-India, tetapi juga berpotensi mengubah peta geopolitik Asia Selatan. India selama ini menganggap Bangladesh sebagai mitra strategis dalam menghadapi pengaruh China yang semakin meluas di kawasan. Namun, sikap keras Dhaka dapat mendorong Bangladesh lebih dekat ke Beijing, yang telah lama menjalin kerja sama infrastruktur dan investasi di negara tersebut.

"Proses (kunjungan) ini telah dirusak oleh interaksi media terbuka Sheikh Hasina, meskipun ia adalah terpidana kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Shahidul Karim.

Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota aktif ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Selatan, terutama terkait arus perdagangan dan keamanan maritim. Ketegangan yang berkepanjangan antara dua negara besar di kawasan dapat menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada harga komoditas dan rantai pasok global. Selain itu, Indonesia juga memiliki hubungan dagang yang signifikan dengan kedua negara, sehingga stabilitas politik di sana menjadi faktor penting bagi iklim investasi regional.

Sheikh Hasina, yang pernah dijuluki sebagai pemimpin pro-demokrasi namun kemudian dianggap otoriter selama 15 tahun berkuasa, bulan ini berjanji akan kembali ke Bangladesh pada Desember meskipun harus dipenjara. Pernyataan tersebut semakin memperumit upaya rekonsiliasi dan menambah tekanan pada pemerintah Tarique untuk bertindak tegas.

Pertanyaannya kini, apakah India akan bersedia menyerahkan Hasina demi memulihkan hubungan bilateral, atau justru memilih mempertahankan status quo yang berisiko mengisolasi Bangladesh dan mendorongnya semakin dekat ke kubu China? Keputusan New Delhi dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi penentu arah hubungan kedua negara, sekaligus menguji komitmen Bangladesh terhadap kebijakan luar negeri yang lebih mandiri.