Utusan Trump Temui Netanyahu: Rencana Damai Gaza Kembali Diuji

Utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Jared Kushner, menggelar pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, Senin (17/8). Langkah ini diambil hanya sehari setelah Kushner berbicara dengan pimpinan baru Hamas, Khalil al-Hayya, di El-Alamein, Mesir. Pertemuan tersebut menjadi ujian bagi rencana perdamaian Gaza yang digagas pemerintahan Trump, sebuah inisiatif yang hingga kini masih ditolak mentah-mentah oleh Netanyahu.

Rencana damai yang diusulkan Trump sebenarnya telah mendapat dukungan dari Hamas dua pekan lalu. Namun, Netanyahu bersikukuh menolak, dengan alasan setiap kesepakatan harus menjamin kelompok militan tersebut "benar-benar dilucuti". Sikap ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang dalam antara Washington dan Tel Aviv, di tengah upaya AS untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah menelan ribuan korban jiwa.

Menurut sumber yang mengetahui jalannya pembicaraan, Kushner meminta Hamas untuk memberikan verifikasi bahwa mereka benar-benar menyerahkan senjata. Selain itu, kelompok yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober 2023 itu juga diminta untuk melepaskan ambisinya memerintah Gaza di masa depan. Permintaan ini menjadi titik krusial yang selama ini menjadi ganjalan bagi Netanyahu, yang menilai Hamas tidak boleh memiliki peran politik apa pun pasca-konflik.

Di sisi lain, seorang pejabat Hamas menyatakan bahwa kelompoknya telah menyampaikan komitmen terhadap rencana Gaza dan mendesak AS untuk menekan Netanyahu. "Hamas menuntut agar pemerintahan AS menekan pemerintah Netanyahu untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian peta jalan. Hamas menunggu respons AS mengenai posisi Israel terhadap perjanjian tersebut," ujar pejabat itu kepada AFP. Ini menunjukkan bahwa Hamas mencoba memanfaatkan momentum diplomasi untuk mendapatkan konsesi dari Israel.

Netanyahu, yang menghadapi pemilu ketat pada Oktober mendatang, semakin berani melawan keinginan Trump. Ia juga kecewa dengan keputusan Trump yang menghentikan perang AS-Israel melawan Iran dan memilih jalur diplomasi dengan Teheran. Pekan lalu, Netanyahu secara terbuka menolak rencana Gaza dan berjanji tidak akan menarik pasukan dari wilayah Palestina, meskipun ada jaminan dari Nickolay Mladenov, perwakilan khusus Gaza dalam "Dewan Perdamaian" Trump, bahwa Israel tidak perlu mundur sampai Hamas benar-benar dilucuti.

Kontroversi semakin memanas ketika Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, dalam sebuah wawancara podcast justru menyerukan pembunuhan massal di Gaza. "Saya pikir eliminasi yang ditargetkan harus dilakukan di Gaza setiap malam. Ambil 30 atau 40 orang," katanya. Pernyataan ekstrem ini memicu kecaman internasional dan memperlihatkan adanya elemen garis keras di dalam pemerintahan Israel yang siap menggagalkan upaya damai.

Di tengah kebuntuan ini, delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab, pada Minggu (16/8) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk penolakan Israel terhadap rencana Gaza. Sikap ini menambah tekanan diplomatik terhadap Netanyahu, yang selama ini menganggap hubungan dengan negara-negara tersebut sebagai pencapaian penting.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi langsung. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung konsisten perjuangan Palestina, Indonesia berkepentingan untuk melihat terciptanya perdamaian yang adil di Gaza. Sikap delapan negara Muslim tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang selama ini vokal mengecam kekerasan dan mendukung solusi dua negara. Namun, dengan adanya penolakan dari Israel dan pernyataan kontroversial dari pejabat garis kerasnya, jalan menuju perdamaian tampak masih panjang dan berliku.

Israel sendiri telah melanjutkan serangan udara di Gaza setelah jeda singkat, dan sejak gencatan senjata Oktober, sedikitnya 1.262 warga Palestina tewas menurut kementerian kesehatan setempat. Di pihak Israel, lima tentara dilaporkan tewas dalam operasi yang sama. Angka-angka ini menunjukkan bahwa gencatan senjata tidak pernah sepenuhnya menghentikan kekerasan, dan situasi di lapangan tetap rapuh.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Kushner mampu menjembatani perbedaan antara Hamas dan Netanyahu, atau apakah rencana damai ini akan kembali menemui jalan buntu. Dengan pemilu Israel yang semakin dekat dan tekanan internasional yang menguat, Netanyahu mungkin harus memilih antara mempertahankan sikap kerasnya atau membuka ruang kompromi. Sementara itu, dunia menyaksikan apakah AS benar-benar serius mendorong perdamaian atau hanya sekadar retorika politik.