Bank di China Kini Layani Pencatatan Nikah, Strategi Baru Atasi Krisis Demografi

Di tengah upaya pemerintah China menekan laju penurunan angka pernikahan, sebuah cabang Bank Pos China (PSBC) di Tianjin kini membuka layanan pencatatan sipil bagi pasangan yang ingin menikah. Kantor tersebut beroperasi setiap Rabu dan Kamis pagi, menjadikannya bank pertama di negara itu yang memiliki fungsi ganda: mengelola simpanan nasabah sekaligus menerbitkan buku nikah.

Langkah ini bukan sekadar gimmick. Pemerintah Distrik Hexi, tempat bank berada, menyebut ruang pencatatan itu dirancang sebagai "ruang registrasi yang imersif dan romantis" untuk mendorong pernikahan sederhana dan hemat, sekaligus melawan budaya mahar yang membebani dan pesta pernikahan yang berlebihan. Setidaknya dua pasangan telah tercatat menikah di lokasi tersebut, dan pihak bank menyediakan upacara penyerahan sertifikat secara gratis.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Sejak Januari 2024, stasiun metro Xingfuba di Hefei, Provinsi Anhui, telah melayani lebih dari 5.600 pasangan yang mendaftarkan pernikahan di lokasi tersebut. Nama stasiun itu sendiri bermakna "Bendungan Kebahagiaan", sebuah simbolisme yang sengaja dipilih untuk mengawali kehidupan rumah tangga. Kantor pencatatan juga telah dibuka di tempat wisata, taman, festival musik, hingga pusat perbelanjaan.

Langkah-langkah ini merupakan respons langsung terhadap krisis demografi yang melanda China. Data Kementerian Urusan Sipil menunjukkan angka pernikahan nasional terus merosot sejak puncaknya 13,47 juta pada 2013. Pada paruh pertama 2026, hanya tercatat 3,28 juta pernikahan, turun 7,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, angka perceraian justru naik 4 persen menjadi 1,38 juta pada periode yang sama.

Pemerintah China telah menghapus aturan yang mewajibkan pasangan mencatatkan pernikahan di kampung halaman sejak Mei 2025. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk memilih lokasi pendaftaran di seluruh negeri. Selain itu, pemerintah berjanji memberikan dukungan perumahan bagi pasangan menikah dan berupaya menumbuhkan sikap positif terhadap pernikahan dan keluarga.

Reaksi publik di media sosial China pun beragam. Tagar "kini bisa dapat buku nikah di bank" sempat menjadi tren teratas di Weibo dengan hampir 110 juta penayangan. Seorang warganet dengan nama Shen Yi sempat mengira kabar itu hoaks, sementara yang lain bercanda tentang kemungkinan target pernikahan menjadi indikator kinerja pegawai bank. Ada pula yang menyindir, "Kapan perceraian juga semudah ini?"

Bagi Indonesia, fenomena ini menawarkan pelajaran menarik. Angka pernikahan di Indonesia juga menunjukkan tren penurunan, meski tidak sedrastis China. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan jumlah pernikahan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh perubahan gaya hidup dan pertimbangan ekonomi. Inovasi seperti membuka layanan pencatatan di tempat-tempat publik bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus mengurangi kesan birokrasi yang kaku.

Namun, perlu diingat bahwa akar masalahnya lebih dalam dari sekadar lokasi pendaftaran. Tekanan ekonomi, biaya pernikahan yang tinggi, dan perubahan nilai sosial menjadi faktor utama yang membuat generasi muda menunda atau bahkan menolak menikah. Upaya jangka pendek seperti ini mungkin hanya menggeser angka, bukan menyelesaikan akar persoalan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah inovasi semacam ini mampu mengubah tren demografi secara fundamental, atau hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah. China tampaknya bertekad mencoba berbagai cara, tetapi keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada kebijakan yang lebih menyeluruh, termasuk jaminan sosial dan keseimbangan kehidupan kerja. Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk merancang kebijakan yang lebih efektif bagi generasi mudanya.