Kushner Temui Netanyahu Usai Berunding dengan Hamas: Rencana Damai Gaza Kian Alot

Utusan khusus Presiden AS untuk Timur Tengah, Jared Kushner, dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (17/8) di Yerusalem. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Kushner berbincang dengan pimpinan Hamas di Mesir, dalam upaya menghidupkan kembali rencana perdamaian Gaza yang selama ini ditolak mentah-mentah oleh Israel.

Langkah diplomatik ini muncul dua pekan setelah kelompok militan Palestina itu menyatakan dukungannya terhadap fase terbaru dari rencana damai yang digagas Trump. Netanyahu, bagaimanapun, bersikukuh menolak, dengan dalih setiap kesepakatan harus memastikan Hamas "benar-benar dilucuti". Penolakan ini menjadi batu sandungan utama dalam negosiasi yang sudah berlarut-larut.

Dalam pertemuan tertutup di El-Alamein, Mesir, Minggu (16/8), Kushner—yang juga menantu Trump—bertemu dengan pemimpin baru Hamas, Khalil al-Hayya. Sumber yang mengetahui jalannya pembicaraan menyebutkan, Kushner menuntut Hamas membuktikan keseriusannya melepas senjata, sebuah syarat yang menjadi titik krusial bagi Netanyahu. Selain itu, Hamas juga diminta untuk secara eksplisit melepaskan ambisinya memerintah Gaza di masa depan, mengingat serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

Seorang pejabat Hamas mengungkapkan kepada AFP bahwa kelompoknya telah menyatakan komitmen terhadap rencana Gaza dan mendesak pemerintahan AS untuk menekan Netanyahu. "Hamas menuntut agar pemerintahan AS menekan pemerintah Netanyahu untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan peta jalan. Hamas menunggu respons AS terkait posisi Israel," ujarnya. Ini menandai pergeseran besar dalam kebijakan AS yang sebelumnya enggan berhubungan langsung dengan kelompok yang dicap teroris itu.

Netanyahu, yang tengah bersiap menghadapi pemilu Oktober dengan hasil survei yang ketat, semakin berani melawan tekanan Trump. Ia juga kecewa dengan keputusan Trump menghentikan perang AS-Israel melawan Iran pada akhir Februari dan beralih ke jalur diplomasi dengan Teheran. Pekan lalu, Netanyahu secara terbuka menolak rencana Gaza di depan kabinetnya dan berjanji tidak akan menarik pasukan dari wilayah Palestina, meskipun Nickolay Mladenov, perwakilan khusus Gaza dari "Dewan Perdamaian" Trump, telah memberi jaminan bahwa Israel tak perlu mundur sampai Hamas benar-benar dilucuti.

Di tengah ketegangan ini, Menteri Keamanan Nasional Israel yang beraliran garis keras, Itamar Ben Gvir, dalam sebuah wawancara podcast bahkan menyerukan "eliminasi massal" setiap malam di Gaza. "Saya pikir eliminasi yang ditargetkan harus dilakukan setiap malam. Ambil 30 atau 40 orang," katanya. Pernyataan kontroversial ini memicu kecaman internasional dan memperkeruh suasana.

Di sisi lain, pada Minggu (16/8), delapan negara mayoritas Muslim—termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab—mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk penolakan Israel terhadap rencana damai. UEA sendiri selama ini dianggap Netanyahu sebagai pencapaian diplomatik penting, namun kini ikut menyuarakan kritik. Sementara itu, serangan udara Israel kembali dilancarkan di Gaza setelah jeda singkat, meskipun gencatan senjata Oktober tidak pernah sepenuhnya menghentikan kekerasan.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi negara sebagai pendukung kuat perjuangan Palestina. Sikap tegas Indonesia terhadap pendudukan Israel dan dukungannya terhadap solusi dua negara menjadi sorotan. Eskalasi di Gaza dapat mempengaruhi stabilitas kawasan dan berdampak pada harga minyak serta arus perdagangan global, yang tentu berpengaruh pada ekonomi domestik.

Pertemuan antara Kushner dan Netanyahu hari ini akan menjadi ujian apakah Washington mampu menjembatani perbedaan yang dalam antara Israel dan Hamas. Pertanyaannya, akankah Netanyahu melunak di bawah tekanan AS dan negara-negara Arab, atau justru semakin memperkuat posisinya menjelang pemilu? Jawabannya akan menentukan arah konflik yang telah menelan ribuan korban jiwa ini.