Gempa Flores: Bantuan Terhambat, Ribuan Korban Terancam Krisis Pangan dan Kesehatan
Baca dalam 60 detik
- Gempa berkekuatan 7,7 SR di Flores menewaskan 53 orang dan mengungsikan 5.000 jiwa, dengan kerusakan parah pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur.
- Akses bantuan ke daerah terdampak terhambat longsor dan putusnya jalur komunikasi, memicu kekhawatiran akan kelaparan dan kurangnya layanan medis.
- Pemerintah pusat dan daerah bergegas menyalurkan bantuan, namun keterbatasan anggaran dan logistik menjadi tantangan besar dalam penanganan bencana ini.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (12/4) lalu, meninggalkan duka mendalam. Lebih dari lima puluh jiwa melayang, ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dan kini mereka bergulat dengan ketakutan akan gempa susulan serta kelangkaan kebutuhan pokok. Di tengah reruntuhan dan putusnya akses jalan, pertanyaan besar menggantung: seberapa cepat bantuan dapat menjangkau para penyintas?
Guncangan dangkal sedalam 15 kilometer yang terjadi sebelum fajar itu tercatat sebagai gempa paling mematikan di Indonesia sejak tragedi Cianjur pada 2022. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan lebih dari seribu rumah rusak, puluhan fasilitas kesehatan, sekolah, dan kantor pemerintahan ikut terdampak. Namun, angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung di daerah-daerah terisolasi.
Di Kabupaten Manggarai, RSUD Ruteng terpaksa memindahkan layanan ke tenda-tenda darurat setelah atap bangunan runtuh. Ruang operasi, ruang bersalin, apotek, dan laboratorium lumpuh total. Rista Mari, humas rumah sakit, mengungkapkan keprihatinannya karena bantuan medis yang dijanjikan belum kunjung tiba. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Ngada, di mana warga mengeluhkan lambatnya respons pemerintah dan minimnya peralatan medis.
Labuan Bajo, gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang selama ini menjadi destinasi wisata andalan, juga tak luput dari dampak. Banyak warga memilih tidur di luar rumah karena trauma dan khawatir bangunan akan runtuh sewaktu-waktu. Herry Kabut, pemimpin redaksi media lokal Floresa Media, menggambarkan situasi kacau: setiap warga mendirikan pos evakuasi mandiri, sementara kebutuhan air bersih dan bahan pangan sangat mendesak. "Banyak yang mengungsi ke perbukitan dan kelaparan," ujarnya.
Upaya evakuasi dan distribusi bantuan terkendala medan berat. Longsor menutup sejumlah ruas jalan, memutus akses ke desa-desa terpencil. Tim penyelamat baru berhasil mencapai Desa Nitung di Pulau Palue pada Minggu malam setelah menempuh perjalanan darat dua jam yang berisiko. Wakil Kepala Polres Sikka, Komisaris Marselus Yugo Amboro, yang memimpin misi tersebut, menyebut rute itu mengancam jiwa karena rawan longsor. Ratusan rumah di desa itu rusak berat, dan warga belum menerima bantuan selama isolasi.
Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Namun, kesiapsiagaan dan kecepatan respons menjadi kunci. Charles Abar, warga Ngada, menyoroti keterbatasan anggaran dan logistik pemerintah daerah. Ia mendesak agar tenda darurat segera disediakan, namun memahami bahwa pemerintah daerah sedang berjuang dengan sumber daya yang ada. Masyarakat, katanya, masih trauma dan membutuhkan dukungan psikososial.
Ke depan, pemerintah pusat perlu mempercepat pengiriman bantuan dan memastikan koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah. Pertanyaannya, akankah pelajaran dari gempa-gempa sebelumnya mampu mendorong perbaikan sistem peringatan dini dan tata ruang yang lebih aman? Atau akankah tragedi ini kembali menjadi catatan kelam yang berulang?



