Prabowo Belum Pastikan Kunjungi NTT, Fokus Pemulihan Pascagempa

Pemerintah masih menimbang rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nusa Tenggara Timur pasca-gempa yang melanda wilayah tersebut, sementara sejumlah menteri telah bergerak lebih dulu untuk mengawal proses pemulihan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan akhir akan ditentukan setelah melihat perkembangan situasi terkini di lapangan.

"Kita lihat dulu perkembangannya, para menteri sudah berada di sana untuk memantau. Nanti kami putuskan berdasarkan kondisi aktual," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/8/2026). Pernyataan ini muncul di tengah perayaan HUT ke-81 RI, ketika pemerintah berupaya menyeimbangkan agenda seremonial dengan respons darurat bencana.

Sejauh ini, setidaknya lima pejabat tinggi negara telah dikerahkan ke NTT, mencakup Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo. Kehadiran mereka difokuskan untuk memastikan logistik, layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur dasar berjalan tanpa hambatan.

Prasetyo menegaskan bahwa perhatian terhadap korban bencana tidak boleh kendur meski bertepatan dengan momen kemerdekaan. "Di tengah perayaan, kami tetap wajib memastikan saudara-saudara yang terdampak mendapat penanganan yang layak," tambahnya. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kesigapan pemerintah dalam situasi darurat.

Di sisi teknis, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani melaporkan bahwa tiga unit pelaksana teknis telah diterjunkan untuk memantau kondisi NTT secara berkelanjutan. "Kami terus mengamati pola gempa susulan, dan perkiraan kami aktivitas akan menurun secara bertahap," jelasnya. Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah untuk menentukan kapan proses retrofitting atau pembangunan ulang dapat dimulai.

Para ahli menilai bahwa fase pemulihan pascagempa membutuhkan koordinasi yang ketat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pendataan kerusakan dan distribusi bantuan. Keterlibatan langsung para menteri diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan di tingkat lapangan, sekaligus memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai jadwal kunjungan presiden. Keputusan ini akan sangat bergantung pada hasil evaluasi tim di NTT serta perkembangan seismik dalam beberapa hari ke depan. Publik tentu berharap agar perhatian terhadap korban tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berlanjut hingga proses rehabilitasi selesai.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana pemerintah mampu menjaga momentum pemulihan pasca-redanya gempa susulan. Dengan proyeksi aktivitas seismik yang mereda, peluang untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih tahan gempa menjadi terbuka lebar. Namun, semua itu menuntut komitmen jangka panjang dan pengawasan yang konsisten dari semua pihak.