Pariwisata Inklusif Indonesia: Antara Jargon dan Realitas di Lapangan

Jauh sebelum langkah kaki menginjak destinasi impian, para pelancong dengan keterbatasan fisik sering kali harus berhadapan dengan tembok tak terlihat: informasi yang minim, akses transportasi yang tidak ramah, dan fasilitas yang tidak dirancang untuk semua. Di Indonesia, realitas ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas, meski jargon 'pariwisata untuk semua' telah lama bergema.

Nihan Lanisy, dosen pariwisata Universitas Terbuka, menilai bahwa pariwisata aksesibel bukan sekadar proyek fisik seperti membangun jalur kursi roda. Lebih dari itu, ini adalah filosofi yang berakar pada universal design—sebuah pendekatan yang memastikan seluruh rantai perjalanan, mulai dari informasi di situs web hingga fasilitas di lokasi, dapat diakses tanpa hambatan oleh siapa pun. Sayangnya, pemahaman ini masih belum merata di kalangan pengelola destinasi.

Hambatan terbesar justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia. Selama ini, industri pariwisata Indonesia masih didominasi oleh orientasi visual yang mengejar keindahan estetika demi konten media sosial. Padahal, bagi wisatawan tunanetra atau low vision, pengalaman berwisata sangat bergantung pada dimensi multisensori—suara, tekstur, dan suasana—yang kerap terabaikan dalam perencanaan destinasi.

Menurut Nihan, untuk destinasi baru, penerapan universal design sejak awal adalah kunci. Sementara untuk tempat wisata yang sudah berdiri, audit aksesibilitas menjadi langkah strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan drastis tidak selalu diperlukan. Langkah awal yang paling realistis adalah transparansi informasi: pengelola perlu jujur mengenai fasilitas yang tersedia, seperti keberadaan pegangan di toilet atau jalur datar, sehingga wisatawan dapat memilih destinasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perkembangan teknologi membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, audio guide dan pemandu digital membuka akses baru. Namun di sisi lain, digitalisasi yang terlalu kaku—seperti kewajiban memindai kode QR atau transaksi non-tunai—justru menjadi tembok baru bagi kelompok lansia yang belum familier dengan gawai. Nihan menekankan bahwa otomatisasi layanan harus mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan agar tidak meninggalkan sebagian masyarakat.

Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar wacana global. Dengan populasi lansia yang terus bertambah dan kesadaran hak difabel yang semakin menguat, pariwisata inklusif adalah keniscayaan. Pemerintah dan pelaku industri perlu bergerak dari sekadar wacana menuju aksi nyata, misalnya dengan memasukkan indikator aksesibilitas dalam penilaian destinasi atau memberikan insentif bagi pengelola yang pro-inklusif.

Pertanyaannya, akankah industri pariwisata Indonesia berani menggeser fokus dari keindahan visual menuju pengalaman yang benar-benar universal? Atau justru akan terus terjebak dalam jargon tanpa implementasi yang berarti? Jawabannya akan menentukan apakah 'pariwisata untuk semua' hanya menjadi slogan, atau menjadi kenyataan yang dirasakan oleh setiap wisatawan, tanpa terkecuali.