Bos SK Group Ajukan Banding atas Putusan Cerai Termahal di Korea Selatan

Chey Tae-won, taipan industri chip asal Korea Selatan yang juga menjabat sebagai ketua SK Group, resmi mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tinggi yang mengharuskannya membayar kompensasi perceraian senilai 944 miliar won (sekitar Rp11 triliun) kepada mantan istrinya, Roh Soh-yeong. Langkah ini diumumkan oleh tim kuasa hukumnya pada Sabtu (16/8), menambah babak baru dalam pertarungan hukum yang telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi sorotan publik.

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Seoul pada Juli lalu itu merupakan pembagian aset perceraian terbesar yang pernah diputuskan di Korea Selatan. Awalnya, pada 2024, pengadilan memerintahkan Chey membayar 1,38 triliun won, namun Mahkamah Agung meminta peninjauan kembali. Hasilnya, nominal tersebut dipangkas menjadi 944 miliar won, setara dengan sepertiga dari total aset perkawinan pasangan ini, termasuk saham SK Group milik Chey. Hakim menilai Roh berperan signifikan dalam mendukung aktivitas grup, sehingga berhak atas bagian tersebut.

Di balik angka fantastis ini, kasus Chey Tae-won dan Roh Soh-yeong bukan sekadar drama rumah tangga elite. SK Group adalah konglomerat yang menaungi SK hynix, salah satu produsen chip memori terbesar di dunia. Di tengah ledakan kecerdasan buatan (AI) yang mendongkrak permintaan chip, nilai saham SK Group melonjak lebih dari tiga kali lipat sejak Desember 2015. Ketika itu, Chey secara terbuka mengakui perselingkuhannya yang berujung pada kelahiran anak di luar nikah. Sejak saat itu, kontrol Chey atas grup menjadi sorotan, dan kasus perceraian ini berpotensi mengguncang tata kelola perusahaan.

Menurut laporan media lokal Money Today, Chey sempat menawarkan kombinasi saham dan uang tunai kepada Roh untuk menyelesaikan pembagian aset tanpa mengganggu pasar. Namun, Roh dikabarkan menolak dan bersikukuh meminta pembayaran penuh dalam bentuk tunai. Tuntutan ini menjadi bumerang, karena jika dipenuhi, Chey harus menjual sejumlah besar sahamnya, yang dapat memicu gejolak di bursa efek Korea. Kekhawatiran inilah yang mendorongnya untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dengan harapan mendapatkan keringanan atau skema pembayaran yang lebih fleksibel.

Kasus ini juga mengungkap fakta historis yang rumit. Pada putusan 2024, pengadilan sempat mempertimbangkan dana gelap sebesar 30 miliar won yang diduga berasal dari ayah Roh, mantan Presiden Korea Selatan Roh Tae-woo, yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan SK Group. Namun, Mahkamah Agung pada Oktober lalu membatalkan argumen tersebut, dengan alasan dana itu kemungkinan berasal dari suap ilegal sehingga tidak dapat dihitung sebagai aset perkawinan. Keputusan ini menjadi pijakan penting dalam banding yang diajukan Chey.

Bagi Indonesia, kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang tata kelola perusahaan keluarga dan risiko hukum yang mengintai di balik konflik personal. Di tengah maraknya perusahaan teknologi besar yang dikendalikan oleh pendiri atau keluarga, keputusan pengadilan Korea Selatan dapat menjadi preseden bagi negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia, dalam menangani sengketa serupa. Investor dan pelaku pasar perlu mencermati bagaimana dinamika ini dapat memengaruhi stabilitas perusahaan dan kepercayaan pasar.

Tim kuasa hukum Chey menyatakan dalam pernyataan resminya, "Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Ketua Chey Tae-won telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Kami akan menjalani proses selanjutnya dengan komitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pemegang saham dan manajemen Grup." Sementara itu, pihak Roh memilih bungkam dan belum memberikan komentar resmi.

Dengan banding ini, pertarungan hukum yang telah berlangsung hampir satu dekade ini memasuki babak final. Mahkamah Agung Korea Selatan kini memiliki tugas berat: menyeimbangkan keadilan bagi Roh, stabilitas SK Group, dan kepentingan publik yang luas. Apakah putusan akhir akan mempertahankan rekor pembayaran tersebut atau justru memangkasnya lebih jauh? Yang jelas, keputusan ini tidak hanya akan menentukan nasib dua individu, tetapi juga arah tata kelola salah satu konglomerat teknologi paling berpengaruh di Asia.