Kim Jong Un dan Putin Perkuat Poros Moskow-Pyongyang di Tengah Ketegangan Semenanjung Korea
Baca dalam 60 detik
- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un membalas pesan Vladimir Putin dengan menegaskan komitmen memperdalam kerja sama bilateral, menandai 81 tahun penyerahan Jepang pada Perang Dunia II.
- Kunjungan kapal perang Rusia Pallada ke Wonsan serta dukungan militer Pyongyang untuk perang di Ukraina menunjukkan aliansi yang semakin erat, yang berpotensi mengubah keseimbangan keamanan di Asia Timur.
- Di tengah tawaran dialog dari Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, Pyongyang justru memperkuat hubungan dengan Moskow, mengisyaratkan kebuntuan diplomasi dan meningkatnya risiko konfrontasi di kawasan.

Dalam peringatan 81 tahun berakhirnya penjajahan Jepang atas Korea, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengirim pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan tekad untuk terus memperdalam hubungan bilateral, sebuah sinyal bahwa poros Moskow-Pyongyang semakin menguat di tengah kebuntuan diplomasi di Semenanjung Korea.
Pesan tersebut merupakan balasan atas ucapan selamat dari Putin yang disampaikan pada Sabtu (15/8), di mana pemimpin Rusia itu menyebut ikatan kedua negara berakar pada perjuangan bersama melawan Jepang pada Perang Dunia II. Putin juga berjanji kerja sama akan berlanjut "di semua sektor". Menurut kantor berita KCNA, Kim menyatakan harapannya agar hubungan yang telah "mewarisi sejarah perjuangan bersama demi keadilan dan tradisi persahabatan yang berharga" itu terus berlanjut.
Pertukaran pesan ini terjadi di tengah meningkatnya kerja sama militer antara kedua negara. Sejak Pyongyang mengirim pasukan dan senjata untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina, hubungan keduanya melonjak tajam. Ini merupakan keterlibatan militer Korea Utara yang paling signifikan dalam sebuah perang sejak era 1950-an. Sebagai simbol kedekatan, kapal perang Rusia Pallada tiba di pelabuhan Wonsan pada Sabtu untuk kunjungan muhibah, disambut oleh pejabat provinsi Korea Utara dan staf kedutaan Rusia.
Di sisi lain, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, dalam pidato peringatan Hari Pembebasan di Seoul, menyerukan dialog dengan Korea Utara demi hidup berdampingan secara damai. Lee mengusulkan penggantian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea 1950-1953 dengan "rezim perdamaian" yang lebih permanen. Ia juga mendorong pembicaraan untuk secara resmi mengakhiri perang yang hingga kini belum ditandatangani perjanjian damainya, serta mengeksplorasi cara membatasi program nuklir Pyongyang.
Namun, tawaran tersebut tampaknya bertepuk sebelah tangan. Pyongyang secara konsisten menolak pendekatan Lee dan mengecam latihan militer gabungan AS-Korea Selatan sebagai provokasi. Penolakan ini diperkuat dengan langkah Putin yang mengunjungi sebuah pulau di lepas pantai Hokkaido yang diklaim Jepang dan direbut Moskow setelah Jepang menyerah pada 1945, sebuah tindakan yang menuai kecaman dari Tokyo.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang selama ini konsisten mendukung perdamaian di Semenanjung Korea, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas kawasan Asia Timur. Menguatnya aliansi Rusia-Korea Utara berpotensi memicu perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan, yang pada gilirannya dapat mengganggu rantai pasok global dan arus perdagangan di kawasan. Selain itu, posisi Indonesia yang selama ini menjalin hubungan baik dengan kedua Korea menuntut kehati-hatian dalam menyikapi perubahan geopolitik ini.
Para analis memperkirakan bahwa poros Moskow-Pyongyang akan semakin solid, terutama karena Rusia membutuhkan dukungan militer dan diplomatik di tengah isolasi Barat. Korea Utara, di sisi lain, mendapatkan ruang bernapas ekonomi dan teknologi dari Rusia. Namun, langkah ini juga berisiko mengisolasi Pyongyang lebih jauh dari komunitas internasional dan mempersulit upaya denuklirisasi.
Pertanyaannya kini, akankah tawaran dialog Lee Jae Myung mampu menembus kebuntuan, atau justru semakin memperdalam jurang pemisah antara dua Korea? Dengan dukungan Rusia yang semakin nyata, Pyongyang mungkin merasa tidak perlu lagi berkompromi. Namun, tekanan ekonomi dan sanksi internasional yang terus berlanjut bisa menjadi faktor yang mengubah perhitungan Kim Jong Un. Yang jelas, semenanjung Korea kembali menjadi titik api yang harus dicermati dengan serius, tidak hanya oleh negara-negara di kawasan, tetapi juga oleh seluruh dunia.



