Bendera GAM Kembali Memanas: Negosiator Helsinki Ingatkan Aceh Jaga Martabat Perdamaian

Banda Aceh — Negosiator perdamaian Aceh yang juga tokoh kunci dalam perundingan Helsinki 2005, Juha Christensen, menegaskan bahwa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus dimaknai sebagai bagian dari sejarah, bukan alat untuk kepentingan sesaat. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi pengibaran bendera bulan bintang di halaman Masjid Raya Baiturrahman yang berujung ricuh, Sabtu (15/8/2026).

Christensen, yang hadir dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar Badan Reintegrasi Aceh (BRA), menggarisbawahi bahwa esensi MoU Helsinki adalah "dignity for all" atau martabat bagi semua pihak. Ia menilai tindakan pengibaran simbol tersebut justru kontraproduktif dan berpotensi memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan mantan kombatan GAM. "Kita harus jaga supaya jangan ada hal-hal yang sensitif kita naikkan," ujarnya di Balai Meuseuraya Aceh.

Lebih jauh, Christensen menyoroti kondisi ekonomi Aceh yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain. Menurutnya, ada dua prasyarat utama agar investasi mengalir masuk: pertama, kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah; kedua, konsolidasi politik yang kuat di internal Aceh. "Untuk mengundang investor, tidak bisa tanpa kepercayaan atau keamanan berinvestasi," tegasnya, mengingatkan bahwa daerah pasca-konflik selalu membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan ekonomi.

Ia juga menyebut masih ada beberapa butir MoU Helsinki yang belum terealisasi sepenuhnya—mungkin satu, dua, atau tiga poin—dan menyerukan agar semua pihak segera menuntaskannya. "Itu harus dicapai dan jaga sama-sama supaya kita bisa mencapai 100 persen," katanya. Pernyataan ini muncul di tengah evaluasi dua dekade implementasi perjanjian damai yang kerap diwarnai perdebatan tentang otonomi khusus dan simbol-simbol kultural Aceh.

Konteks Indonesia: Bagi pembaca di tanah air, insiden ini bukan sekadar persoalan lokal. Stabilitas Aceh adalah prasyarat bagi iklim investasi di kawasan barat Indonesia, terutama sektor energi, pariwisata, dan pertanian. Ketegangan simbolik yang berulang dapat mengirim sinyal negatif ke pasar, mengingat investor asing sangat sensitif terhadap risiko politik. Selain itu, pengalaman Aceh sering dijadikan rujukan dalam penyelesaian konflik di daerah lain, seperti Papua, sehingga setiap gejolak di Aceh akan berdampak pada narasi nasional tentang rekonsiliasi.

Reaksi publik di media sosial terbelah. Sebagian menganggap pengibaran bendera GAM sebagai bentuk kebebasan berekspresi, sementara yang lain menilai tindakan itu melanggar semangat NKRI. Gubernur Aceh sebelumnya telah mengimbau warganya untuk tidak mengibarkan bendera bulan bintang, namun imbauan tersebut tampaknya belum sepenuhnya dipatuhi. Hal ini menunjukkan lemahnya komunikasi antara elite politik dan akar rumput, sebuah tantangan yang juga diakui Christensen.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah: akankah pemerintah pusat dan tokoh Aceh mampu duduk bersama untuk menyelesaikan sisa pekerjaan rumah MoU Helsinki? Atau justru insiden seperti ini akan terus berulang dan menggerus kepercayaan yang telah dibangun selama dua dekade? Jawabannya tidak hanya menentukan nasib Aceh, tetapi juga menjadi ujian bagi model resolusi konflik Indonesia secara keseluruhan.