Singapura Percepat Kebijakan Dukungan Keluarga: Biaya Anak dan Cuti Jadi Prioritas

Pemerintah Singapura memutuskan untuk tidak menunggu rampungnya kajian besar tentang pernikahan dan pengasuhan anak. Sejumlah rekomendasi antara akan langsung dieksekusi lebih awal, menyusul kekhawatiran atas laju penurunan angka kelahiran yang semakin tajam. Menteri di Kantor Perdana Menteri, Indranee Rajah, mengonfirmasi bahwa langkah ini diambil agar negara tidak kehilangan waktu dalam menangani persoalan demografis yang kian genting.

Dalam pidatonya di acara makan malam Hari Nasional di Pasir Ris-Changi, Sabtu (15/8), Indranee mengungkapkan bahwa kelompok kerja Marriage and Parenthood Reset telah menyepakati beberapa area yang mendapat konsensus jelas dari masyarakat. Rekomendasi interim itu mencakup peninjauan ulang biaya membesarkan anak, akses ke layanan penitipan bayi dan anak yang terjangkau, serta bentuk dukungan lain bagi keluarga. Perdana Menteri Lawrence Wong akan memaparkan detail kebijakan tersebut pada National Day Rally yang dijadwalkan berlangsung 23 Agustus mendatang.

Langkah ini diambil di tengah data yang memprihatinkan: tingkat kesuburan total (TFR) Singapura anjlok ke rekor terendah 0,87 pada 2025. Jumlah kelahiran hidup juga tercatat kurang dari 30.000 untuk pertama kalinya dalam enam dekade terakhir, turun 11,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pernikahan pun ikut merosot 6,2 persen menjadi sekitar 24.700 pasangan. Indranee menegaskan bahwa angka-angka ini semakin mempertajam urgensi intervensi kebijakan.

Menariknya, isu budaya kerja dan norma di tempat kerja justru tidak termasuk dalam paket awal yang akan diumumkan pekan depan. Indranee menjelaskan bahwa kelompok kerja masih membutuhkan waktu lebih untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan karyawan. Ia mencontohkan bagaimana pengalaman orang tua yang mengambil cuti bersama bisa sangat berbeda tergantung respons atasan langsung. "Jika manajer lini Anda empati dan senang Anda punya anak, segalanya jadi lebih mudah," katanya. Namun, jika cuti disetujui tetapi reaksi atasan menunjukkan beban, itu mengirim sinyal yang berbeda. Menurutnya, menciptakan norma dan budaya kerja yang lebih baik adalah bagian penting yang tidak bisa terburu-buru.

Indranee menegaskan bahwa tinjauan ini tidak hanya berfokus pada momen kelahiran, melainkan seluruh perjalanan hidup keluarga. "Saat bayi lahir, tidak berhenti di situ. Anak harus melalui penitipan, sekolah dasar, sekolah menengah," ujarnya. Pemerintah ingin memastikan keluarga mendapat dukungan di semua tahap, bukan hanya saat awal menjadi orang tua. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menjawab tantangan biaya hidup yang menjadi beban utama keluarga muda.

Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menjadi cermin bagaimana negara tetangga merespons krisis demografis dengan kebijakan yang terukur dan berbasis data. Meskipun Indonesia belum berada pada level TFR yang sama, tren penurunan angka kelahiran juga mulai terlihat di beberapa wilayah perkotaan. Kebijakan seperti cuti ayah, subsidi pengasuhan anak, dan fleksibilitas kerja yang sedang digodok di Singapura bisa menjadi referensi bagi perumus kebijakan di Tanah Air. Namun, konteks sosial-ekonomi yang berbeda menuntut adaptasi, bukan adopsi mentah-mentah.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah paket kebijakan pertama ini cukup untuk membalikkan tren? Atau justru budaya kerja dan norma sosial yang menjadi penghambat terbesar? Singapura tampaknya sadar bahwa jawabannya tidak bisa datang dari satu kali pengumuman. Dengan komitmen untuk terus mengkaji dan meluncurkan gelombang kebijakan berikutnya, mereka memilih bergerak cepat sambil tetap berhati-hati. Bagi Indonesia, pelajaran berharganya adalah pentingnya deteksi dini dan respons kebijakan yang tidak menunggu krisis menjadi semakin dalam.