Burnham Ubah Triple Lock Pensiun demi Layanan Sosial, tetapi Dananya Dinilai Tak Cukup

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengumumkan rencana merevisi mekanisme triple lock pada pensiun negara guna membiayai layanan perawatan sosial nasional yang akan diluncurkan pada 2030. Langkah ini menjadi sinyal pergeseran kebijakan fiskal di tengah tekanan anggaran yang kian berat.

Dalam pidatonya di konferensi Partai Buruh, Burnham menyatakan bahwa mulai April 2030, pensiun negara hanya akan naik sebesar inflasi atau 2,5%, mana yang lebih tinggi. Sebelumnya, triple lock menjamin kenaikan pensiun mengikuti inflasi, rata-rata upah, atau 2,5%, whichever is highest. Perubahan ini bertujuan menjaga nilai pensiun relatif terhadap pendapatan seiring waktu, namun tidak lagi secara otomatis menyesuaikan dengan kenaikan upah tahunan.

Institute for Fiscal Studies (IFS) menilai penghapusan penyesuaian otomatis terhadap upah merupakan langkah menuju sistem pensiun yang lebih berkelanjutan dan terprediksi. Meski demikian, IFS memperkirakan bahwa reformasi ini tidak akan menghasilkan penghematan signifikan hingga lebih dari satu dekade. Bahkan, Office for Budget Responsibility (OBR) memperkirakan penghematan baru terasa pada 2034, dan pada 2040 hanya setara 0,2% PDB atau sekitar £6 miliar per tahun dalam nilai saat ini.

Berbagai model perawatan sosial memiliki konsekuensi fiskal berbeda. Health Foundation memperkirakan bahwa pembatasan biaya perawatan seumur hidup sebesar £86.000 per individu akan menelan biaya sekitar £4 miliar per tahun. Sistem perawatan pribadi gratis ala Skotlandia diperkirakan membutuhkan £7,5 miliar per tahun, sedangkan sistem perawatan sosial universal dan komprehensif bisa mencapai £18,5 miliar per tahun ekstra pada 2036.

Pemerintah belum merinci mekanisme layanan perawatan nasional, tetapi memastikan biaya perawatan langsung individu akan ditanggung, sementara biaya akomodasi di panti jompo tidak. Jika sistem universal diterapkan, pendapatan dari reformasi pensiun diprediksi tidak akan mencukupi. Jonathan Cribb dari IFS menegaskan bahwa reformasi pensiun "bukan jawaban untuk mendanai perawatan sosial universal."

Konsekuensinya, pemerintah mendatang berpotensi menghadapi dilema fiskal: menaikkan pajak atau memangkas belanja di sektor lain. Tekanan ini akan semakin terasa mengingat kebutuhan dana perawatan sosial yang terus meningkat seiring penuaan populasi.

Bagi Indonesia, dinamika kebijakan pensiun dan perawatan sosial di Inggris dapat menjadi cermin. Indonesia tengah menggodok reformasi jaminan sosial dan menghadapi bonus demografi yang akan berbalik menjadi beban aging population dalam dua dekade mendatang. Pelajaran dari Inggris menunjukkan bahwa reformasi pensiun saja tidak cukup untuk membiayai layanan sosial yang komprehensif; diperlukan strategi pendanaan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah Inggris akan mampu meyakinkan publik bahwa penghematan dari pensiun akan dialokasikan secara efektif untuk perawatan sosial, atau justru memicu ketidakpastian baru bagi para pensiunan dan pasar keuangan.