Lima Tahun Taliban Berkuasa: Perayaan di Tengah Krisis Kemanusiaan yang Menganga

Lima tahun setelah Taliban merebut Kabul tanpa perlawanan berarti, rezim yang menyebut dirinya Emirat Islam Afghanistan itu menggelar perayaan penuh kemeriahan di sejumlah kota, Sabtu (15/8). Namun, di balik parade dan konvoi kendaraan yang dihias bendera, terdapat kenyataan pahit: pembatasan hak asasi yang semakin menyesakkan, ekonomi yang terpuruk, dan pengakuan internasional yang tak kunjung datang.

Juru bicara pemerintah, Zabihullah Mujahid, menyebut hari itu sebagai momen yang "akan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Afghanistan". Ratusan warga berkumpul di dekat bekas kedutaan besar Amerika Serikat di Kabul, sementara helikopter militer menjatuhkan bunga ke arah parade atlet yang hanya diikuti laki-laki, karena perempuan dilarang berolahraga di negeri itu. Di kota selatan Kandahar, basis pemimpin tertinggi, serta Herat di barat, aksi serupa juga digelar dengan atraksi stuntman di jalanan.

Namun, perayaan ini berlangsung di tengah situasi yang jauh dari kata normal. Sejak kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, setelah penarikan pasukan AS yang kacau, Taliban telah memberlakukan berbagai pembatasan yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebabkan "kerugian yang sangat nyata" bagi rakyat Afghanistan. Direktur hak asasi manusia misi PBB di Afghanistan, Fiona Frazer, menggambarkan adanya "konsolidasi pembatasan yang mencekik yang merambah hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dan hak asasi manusia".

Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka dilarang mengakses taman dan tempat umum lainnya, diusir dari sebagian besar pekerjaan, dan anak perempuan di atas usia 12 tahun tidak diperbolehkan bersekolah. Seorang janda berusia 35 tahun di Kabul, yang suaminya tewas dibunuh oleh militan Taliban sebelum mereka merebut kekuasaan, mengaku merasakan duka yang mendalam setiap kali bulan Agustus tiba. "Saya akan terus berkabung selama mereka berkuasa," ujarnya.

Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) juga mengecam "penindasan brutal terhadap pers" yang dilakukan otoritas Taliban. Para pekerja media dilaporkan "diawasi, ditahan, dipukuli, disensor, atau diusir ke pengasingan". Kebebasan pers yang sempat berkembang setelah kejatuhan rezim sebelumnya kini kembali dibelenggu.

Di sisi ekonomi, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zia Ahmad Takal, mengundang negara-negara lain untuk "datang ke sini, berinvestasi, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia". Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Bantuan internasional yang menjadi penopang utama jutaan warga Afghanistan telah dipangkas drastis, sementara konflik dengan Pakistan tahun ini semakin memperburuk situasi. Ketegangan dengan Islamabad, yang sebelumnya menjadi mitra dagang utama, kini menjadi salah satu pemicu utama krisis pangan dan pengungsian baru.

Bagi Indonesia, situasi Afghanistan menawarkan pelajaran penting tentang stabilitas kawasan dan penanganan krisis kemanusiaan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan moral dan politik untuk mendorong dialog inklusif di Afghanistan. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taliban, Indonesia dapat berperan dalam forum-forum multilateral, seperti OKI, untuk menekan pentingnya penghormatan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan kelompok minoritas. Selain itu, pengalaman Indonesia dalam deradikalisasi dan pembangunan pasca-konflik dapat menjadi referensi berharga bagi upaya rekonsiliasi di Afghanistan.

Pertanyaan yang kini menggantung: akankah perayaan lima tahun ini menjadi titik balik bagi Taliban untuk melunakkan kebijakan mereka, atau justru semakin mengunci isolasi internasional? Tanpa perubahan yang signifikan, Afghanistan tampaknya akan terus terperosok dalam lingkaran krisis, sementara dunia menyaksikan dari kejauhan.