Modi Deklarasikan Perang Melawan Maois Hampir Usai, tapi Ancaman Baru Muncul dari 'Naxal Intelektual'

Perdana Menteri India Narendra Modi, dalam pidato kenegaraan memperingati 79 tahun kemerdekaan India dari benteng bersejarah Red Fort di New Delhi, Sabtu (15/8), menyatakan pemberontakan bersenjata Maois yang telah mengakar selama puluhan tahun kini berada di ambang kehancuran. Namun, ia segera mengalihkan peringatan ke arah yang lebih halus namun dianggap lebih berbahaya: mereka yang mendukung ideologi gerakan tersebut, yang ia sebut sebagai 'Naxal intelektual' atau 'dimagi Naxal'. Pernyataan ini menandai pergeseran strategi pemerintah dalam menghadapi sisa-sisa ancaman keamanan internal yang pernah dianggap paling serius di India.

Modi menegaskan bahwa operasi keamanan yang masif selama bertahun-tahun telah berhasil melumpuhkan gerakan bersenjata Naxalite, yang berakar dari pemberontakan di desa Naxalbari pada 1967 dan kemudian menyebar ke wilayah pedalaman tengah dan timur India. Gerakan yang terinspirasi Mao Zedong ini selama puluhan tahun menantang otoritas negara, memperjuangkan hak-hak petani tanpa tanah, masyarakat miskin pedesaan, dan komunitas adat, dengan meninggalkan ribuan korban jiwa dari kalangan sipil, pemberontak, dan aparat keamanan. "Kami telah berhasil menyingkirkan Naxal bersenjata dari hutan-hutan, tetapi 'Naxal intelektual' masih mencari peluang untuk menciptakan kekerasan dan keresahan," ujar Modi. "Mereka harus diidentifikasi dan diisolasi."

Frasa 'Naxal intelektual' ini jelas merupakan perluasan dari label kontroversial 'urban Naxal' yang selama ini kerap digunakan Modi dan partainya, Bharatiya Janata Party (BJP), untuk menyerang para aktivis, akademisi, intelektual, dan kritikus pemerintah. Para pengkritik menilai penggunaan label semacam ini semakin sering dipakai untuk menstigmatisasi perbedaan pendapat dan mempersempit ruang demokrasi. Jairam Ramesh, tokoh senior partai oposisi Congress, mengecam pernyataan Modi sebagai retorika politik belaka. Ia menyindir bahwa Modi yang dulu menyebut lawan-lawannya sebagai 'urban Naxal', kini mengganti istilahnya menjadi 'Naxal intelektual'. Ramesh bahkan menuduh Modi sering kali menganggap suatu gagasan sebagai ekstrem sebelum akhirnya mengadopsinya, seperti yang terjadi pada tuntutan sensus kasta yang awalnya ditolak pemerintah namun kemudian diterima.

Pernyataan Modi ini muncul di tengah kritik berkepanjangan dari organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Mereka menuduh pemerintah India menggunakan undang-undang anti-teror, ketentuan terkait hasutan, dan aturan pendanaan asing untuk menekan organisasi masyarakat sipil, mengkriminalisasi aktivis, jurnalis, dan kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dalam pidatonya, Modi juga meluncurkan serangkaian kebijakan untuk mendorong kemandirian di berbagai sektor, dari pertahanan hingga pertanian, dengan fokus kuat pada generasi muda. Langkah ini dinilai sebagai respons atas munculnya gerakan protes yang dipimpin anak muda, 'Partai Rakyat Kecoa', yang beberapa pekan lalu berhasil memaksa mundur menteri pendidikan. Meski tidak menyebut protes tersebut secara eksplisit, Modi berulang kali menonjolkan inisiatif untuk kaum muda, termasuk pelatihan keterampilan AI dan bimbingan belajar online gratis untuk ujian kompetitif.

Bagi Indonesia, perkembangan politik di India ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara dengan sejarah gerakan separatis dan konflik komunal, cara India menangani sisa-sisa pemberontakan dan wacana 'Naxal intelektual' dapat menjadi pelajaran tentang bagaimana pemerintah menyeimbangkan keamanan dengan kebebasan sipil. Di kawasan Asia Tenggara, di mana isu kebebasan berpendapat dan ruang sipil juga menjadi perhatian, retorika Modi ini bisa memperkuat tren pembatasan terhadap kritik dengan dalih keamanan nasional. Namun, respons publik India yang kritis terhadap label tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih memiliki daya tahan, sebuah sinyal yang mungkin menginspirasi gerakan serupa di negara lain.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Modi akan menerjemahkan seruan untuk 'mengidentifikasi dan mengisolasi' Naxal intelektual ke dalam kebijakan konkret. Apakah ini hanya retorika politik untuk menggalang dukungan menjelang pemilu, atau akan diikuti dengan tindakan hukum yang semakin membatasi ruang kritik? Pengalaman India dengan label 'urban Naxal' menunjukkan bahwa retorika semacam ini sering kali diikuti dengan penyelidikan dan dakwaan terhadap aktivis. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin India akan menghadapi kritik internasional yang lebih tajam, sementara di dalam negeri, resistensi terhadap kebijakan pemerintah justru semakin menguat.