KSP: Pengamalan Pancasila Makin Mendesak di Tengah Derasnya Arus Informasi Digital

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pengamalan Pancasila bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan yang mendesak di tengah derasnya arus informasi yang menembus batas geografis dan ideologis. Dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu, ia menyoroti bagaimana gawai dan media sosial telah menjadi pintu masuk bagi beragam pengaruh global yang dapat menggerus identitas kebangsaan generasi muda.

Menurut Dudung, keterbukaan informasi yang terjadi saat ini tidak seharusnya disikapi dengan ketakutan. Justru, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi bangsa untuk memperkuat jati diri. "Yang diperlukan adalah identitas kebangsaan yang kokoh agar kita bisa menyaring hal-hal positif dari luar tanpa tercerabut dari akar budaya sendiri," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Pancasila berperan sebagai filter sekaligus kompas dalam menghadapi kompleksitas dunia modern.

Lebih jauh, mantan Pangkostrad ini mengkritisi kecenderungan generasi muda yang hanya menghafal butir-butir Pancasila tanpa memahami esensinya. Ia mencontohkan pengamalan nyata seperti menghargai perbedaan, menghindari kebencian, mengedepankan musyawarah, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas golongan. "Pancasila harus hidup dalam perilaku, bukan mati di atas kertas," tegasnya.

Dudung juga menyoroti peran aparatur negara sebagai garda terdepan pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya. Pancasila, menurutnya, harus tercermin dalam cara aparat menegakkan hukum—tegas namun manusiawi, berani tanpa kesewenang-wenangan. "Keadilan dan martabat manusia adalah harga mati," katanya.

Dalam kesempatan itu, Dudung menegaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila bukan monopoli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pemerintah, sekolah, kampus, keluarga, tokoh agama, TNI-Polri, hingga media memiliki peran yang sama pentingnya. "Pancasila bukan milik satu lembaga, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia," ujarnya, menekankan pendekatan gotong royong dalam menjaga ideologi bangsa.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik akan polarisasi sosial yang dipicu oleh konten provokatif di platform digital. Beberapa pengamat menilai bahwa penguatan literasi digital dan pendidikan Pancasila harus berjalan beriringan agar generasi muda mampu bernavigasi di ruang digital tanpa kehilangan arah kebangsaan.

Bagi Indonesia, isu ini memiliki urgensi tersendiri mengingat bonus demografi yang sedang berlangsung. Dengan mayoritas penduduk berusia produktif dan sangat aktif di dunia maya, kerentanan terhadap pengaruh eksternal menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas nasional.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Pancasila relevan, melainkan bagaimana menjadikannya sebagai pedoman hidup yang nyata di tengah arus globalisasi. Apakah institusi pendidikan dan keluarga mampu beradaptasi untuk menanamkan nilai-nilai ini secara kontekstual? Atau justru regulasi seperti RUU Pembinaan Ideologi Pancasila yang sedang digodok akan menjadi solusi? Semua pihak tampaknya perlu bergerak bersama sebelum keterbukaan informasi berubah menjadi disintegrasi.