Gempa NTT: Kemenkes Kejar Target RSUD Beroperasi dalam Sepekan, Puskesmas Dua Pekan
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Kesehatan menetapkan tenggat tujuh hari untuk memulihkan layanan dasar di seluruh RSUD terdampak gempa NTT, dengan prioritas pada operasi trauma, layanan ibu-anak, dan hemodialisa.
- Dari 21 rumah sakit di delapan kabupaten/kota, tiga di antaranya rusak berat, termasuk RSUD Nagekeo yang akan menerima rumah sakit lapangan berfasilitas kamar operasi dari pemerintah pusat.
- Sebanyak 20 puskesmas rusak berat dan 19 belum beroperasi; pemerintah menargetkan seluruhnya kembali berfungsi dalam dua minggu, dengan fokus pada layanan ibu hamil, melahirkan, dan imunisasi.

Kementerian Kesehatan memasang target pemulihan layanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa magnitudo 7,7: seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak harus mampu menjalankan layanan dasar kembali dalam waktu satu pekan. Prioritas operasional difokuskan pada penanganan trauma, layanan ibu dan anak, serta hemodialisa, seiring upaya menormalkan kembali sistem kesehatan yang sempat lumpuh di wilayah Flores.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, mengungkapkan bahwa dari 21 rumah sakit yang tersebar di delapan kabupaten dan kota di NTT, enam di antaranya mengalami kerusakan ringan dan tiga rusak berat. Kondisi terparah dialami RSUD Nagekeo, yang menjadi episentrum dampak bencana. Untuk menutup kekosongan layanan di sana, pemerintah akan mengirimkan satu set rumah sakit bergerak (RS Mobil) lengkap dengan fasilitas ruang operasi. Sementara itu, RSUD Borong dan RSUD Komodo disiapkan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien dari Nagekeo.
Data Kemenkes menunjukkan 16 rumah sakit di NTT masih beroperasi penuh, empat beroperasi sebagian, dan satu belum beroperasi sama sekali. Di tingkat puskesmas, situasinya lebih memprihatinkan: dari 190 unit, hanya 122 yang beroperasi penuh, 49 sebagian, dan 19 belum beroperasi. Kerusakan fisik tercatat pada 68 puskesmas—11 rusak ringan, 37 rusak sedang, dan 20 rusak berat. Agus menegaskan bahwa dalam dua pekan, seluruh puskesmas yang rusak ditargetkan dapat beroperasi minimal, dengan penekanan pada layanan ibu hamil, persalinan, dan imunisasi.
Untuk mempercepat koordinasi, Kemenkes tengah memfinalisasi struktur Health Emergency Operation Center (HEOC). Menurut Agus, tim HEOC akan menyelesaikan identifikasi detail kebutuhan kesehatan—mulai dari fasilitas, alat kesehatan, hingga obat-obatan—dalam waktu dekat. Data tersebut akan menjadi acuan bagi relawan yang datang: ke mana harus menuju, apa yang dibutuhkan, dan siapa yang harus dihubungi. Ini merupakan langkah penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan distribusi tepat sasaran.
Selain rumah sakit bergerak, pemerintah juga menyiagakan delapan tenda untuk kemungkinan pendirian Emergency Medical Team (EMT) tipe 1 fix. Bantuan logistik lain yang disiapkan meliputi delapan paket obat-obatan dasar, lima paket emergency kit, 1.000 handscoon steril, 20.000 handscoon non-steril, 20.000 masker bedah medis, 10 unit oksigen konsentrator, dan dua tenda pos kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan meski infrastruktur fisik belum pulih sepenuhnya.
"Diharapkan dalam dua minggu seluruh puskesmas yang rusak sudah beroperasi minimal kembali, fokus ke layanan ibu hamil, melahirkan, dan imunisasi," ujar Agus Jamaludin.
Gempa yang mengguncang NTT pada Sabtu (15/8) pukul 04.58 WIB itu berpusat di 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 10 kilometer. Getaran sempat memicu peringatan dini tsunami yang kemudian dicabut BMKG pada pukul 09.00 WITA setelah tidak terpantau adanya gelombang signifikan. Meski demikian, dampak terhadap infrastruktur kesehatan cukup parah, mengingat NTT merupakan salah satu daerah dengan indeks pembangunan kesehatan yang masih tertinggal.
Bagi Indonesia, bencana ini menjadi ujian nyata bagi ketangguhan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi darurat. Keterbatasan fasilitas di daerah terpencil seperti Nagekeo menyoroti pentingnya investasi pada infrastruktur kesehatan yang tahan bencana dan kesiapan logistik yang cepat. Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah akan memperkuat kapasitas rumah sakit lapangan dan sistem peringatan dini kesehatan di wilayah rawan gempa lainnya, atau sekadar melakukan pemulihan jangka pendek tanpa perbaikan struktural yang mendasar.



