Jepang Tarik Pasukan dan Helikopter Chinook dari Kalimantan, BNPB Klaim Karhutla Tak Meluas

Bantuan militer Jepang untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan resmi ditutup. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan operasi pemadaman udara yang dijalankan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) berhasil menahan laju perluasan api, dan sejak 29 September 2026 sisa penanganan di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada Satgas Nasional yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, BNPB, serta relawan.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, kepada wartawan, Rabu (30/9/2026). Menurut dia, pemerintah telah menyampaikan terima kasih kepada Tokyo atas kontribusi yang dinilai signifikan dalam menekan eskalasi kebakaran di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menyiapkan proses kepulangan kontingen Jepang. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menyebut kapal JS Kunisaki yang mengangkut personel dan tiga helikopter berat CH-47 Chinook masih memerlukan beberapa hari untuk merampungkan urusan logistik dan administrasi sebelum bertolak dari pelabuhan.

Yang membuat operasi ini berbeda dari bantuan kemanusiaan biasa adalah posisinya dalam sejarah pertahanan Jepang. Mengutip laporan Japan Today, pengerahan JSDF untuk misi pemadaman di luar negeri belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya, Kalimantan menjadi panggung pertama bagi Tokyo untuk menguji kemampuan operasi bantuan bencana lintas batas, sekaligus mengukur sejauh mana konstitusi pasifis mereka bisa ditafsirkan dalam praktik.

Bagi Indonesia, konsekuensinya berlapis. Dari sisi lingkungan, keberhasilan water bombing mengurangi risiko kabut asap lintas negara yang kerap memicu ketegangan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Dari sisi ekonomi, karhutla yang tidak terkendali berpotensi mengganggu aktivitas perkebunan, penerbangan, dan logistik di Kalimantan — tiga sektor yang menopang penerimaan daerah dan arus investasi di ibu kota baru Nusantara.

"Sisa penanganan di lapangan sudah dapat ditangani secara mandiri oleh Satgas Nasional," ujar Berton, menggarisbawahi bahwa transisi komando berjalan tanpa jeda operasional.

Namun, ketergantungan pada bantuan asing untuk urusan karhutla menyisakan pertanyaan struktural. Setiap tahun, Indonesia menghadapi musim kemarau dengan pola serupa: titik panas meningkat, kapasitas pemadaman udara terbatas, lalu bantuan internasional datang. Pola ini menempatkan Indonesia pada posisi menerima, bukan mengendalikan, terutama ketika helikopter berat dan armada angkut militer belum sepenuhnya tersedia secara nasional.

Dari kacamata geopolitik, keterlibatan JSDF di Kalimantan juga membuka ruang kerja sama pertahanan non-tradisional yang lebih dalam antara Jakarta dan Tokyo. Kedua negara telah menandatangani berbagai kesepakatan pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, dan operasi bersama semacam ini memperkuat fondasi kepercayaan operasional yang sulit dibangun hanya lewat latihan militer rutin.

Pertanyaan berikutnya: apakah Indonesia akan menjadikan model kerja sama ini sebagai kerangka tetap untuk mitigasi bencana lintas negara, atau tetap bersifat ad hoc setiap kali krisis muncul? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan seberapa siap Indonesia menghadapi musim kemarau berikutnya — dan seberapa besar ruang yang diberikan kepada mitra strategis untuk masuk ke wilayah yang selama ini dianggap sebagai urusan domestik.