Wagub Aceh: Kericuhan Bendera GAM Rugikan Ekonomi, Perdamaian Harga Mati

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tidak terprovokasi oleh aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memicu kericuhan di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8). Menurutnya, setiap bentuk konflik hanya akan menggerus pencapaian pembangunan yang telah dibangun selama 21 tahun terakhir pasca-penandatanganan nota kesepahaman Helsinki pada 2005.

Pernyataan itu disampaikan Fadhlullah usai menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Balai Meuseuraya Aceh. Dengan tegas ia mengingatkan bahwa tidak ada satu pun pihak yang diuntungkan dari kekacauan. "Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian, perdamaian berkelanjutan, tidak ada keuntungan dalam keributan," ujarnya di hadapan awak media.

Fadhlullah, yang mengaku sebagai mantan kombatan GAM sekaligus pelaku sejarah konflik, menilai insiden pengibaran bendera bulan bintang itu sebagai kemunduran. Ia menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan sesama eks kombatan memahami betul pahitnya perjuangan bersenjata, namun justru karena itulah ia menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengancam stabilitas. "Kami ini pelaku sejarah, saya juga mantan kombatan GAM, jadi pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita," katanya.

Lebih jauh, Fadhlullah menyoroti dampak ekonomi dari konflik berkepanjangan yang pernah dialami Aceh. Ia membandingkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan provinsi lain yang sudah jauh melesat. "Kita sudah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat, saat provinsi lain sudah bisa lari, kita masih lahir untuk menata diri," ungkapnya. Kondisi ini, menurutnya, menjadi alasan utama mengapa perdamaian harus dirawat secara kolektif, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Momentum peringatan 21 tahun damai ini seharusnya menjadi ajang refleksi bersama. Alih-alih merayakan kemajuan reintegrasi, publik justru disuguhkan aksi yang berpotensi memecah belah. Fadhlullah mengingatkan bahwa perdamaian adalah fondasi untuk mewujudkan cita-cita bersama, termasuk harapan menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warrobun ghofur — negeri yang baik dan penuh ampunan. "Ini lah kesempatan bagi kita, dengan jalannya damai, mari kita bangkit dengan ekonomi, masyarakat kita bisa tumbuh, dan Aceh tumbuh menjadi negeri baldatun toyyibatun warrobun ghofur," tuturnya.

Bagi Indonesia secara lebih luas, stabilitas Aceh memiliki efek domino terhadap iklim investasi dan pariwisata di kawasan barat Sumatera. Ketegangan yang berulang dapat mengirim sinyal negatif bagi investor yang tengah mempertimbangkan masuk ke provinsi berstatus otonomi khusus ini. Oleh karena itu, kemampuan aparat dan tokoh masyarakat dalam meredam potensi konflik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana komitmen semua pihak — baik eks kombatan, pemerintah, maupun generasi muda — untuk benar-benar meninggalkan narasi kekerasan dan beralih pada pembangunan ekonomi. Apakah peringatan ke-21 ini akan menjadi titik balik untuk memperkuat rekonsiliasi, atau justru menjadi pengingat bahwa luka lama masih belum sepenuhnya sembuh? Jawabannya ada pada aksi nyata, bukan sekadar seremonial belaka.