Lima Tahun Taliban Berkuasa: Perayaan di Kabul yang Terbelah antara Euforia dan Ketegangan

Lima tahun setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, jalanan Kabul berubah menjadi panggung perayaan. Ribuan pendukung rezim itu berkumpul di dekat bekas kedutaan besar Amerika Serikat pada Sabtu (15/8), menari mengikuti alunan musik patriotik, berfoto selfie, dan mengibarkan bendera putih khas pemerintahan mereka. Namun di balik euforia yang tampak, perayaan ini juga menggarisbawahi jurang pemisah yang dalam antara dukungan domestik dan kecaman internasional.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2021 setelah penarikan mendadak pasukan asing, Taliban telah menerapkan interpretasi ketat hukum Islam. Kebijakan yang membatasi hak perempuan dan anak perempuan menjadi sorotan utama dunia. Meski demikian, bagi sebagian warga Afghanistan, hari jadi ini adalah momen kebanggaan. Mohammad Daud Rahmani, pengusaha konstruksi asal Kandahar, menyatakan harapannya terhadap masa depan negerinya. "Kami sangat berharap dan bahagia untuk masa depan Afghanistan," ujarnya, seraya mendesak lebih banyak negara untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan Taliban.

Namun, suasana perayaan tidak seragam. Di satu sisi, pria dan anak-anak tampak antusias, sebagian mengenakan seragam militer dan membawa senjata mainan. Sebagian lain menempelkan jeriken kuning palsu di mobil mereka, simbol bom rakitan yang digunakan selama dua dekade perlawanan. Di sisi lain, seorang wanita berjubah hijau yang mencoba berfoto dengan bendera justru dihentikan dan diminta pergi. Pemandangan ini menjadi pengingat bahwa ruang publik masih didominasi laki-laki, sementara perempuan tetap berada di bawah bayang-bayang pembatasan.

Perayaan yang berpusat di beberapa titik, termasuk lapangan tempat tarian tradisional attan ditampilkan, berlangsung meriah dengan helikopter militer yang melintas dan suara petasan. Namun, di luar pos pemeriksaan menuju bekas Zona Hijau—kawasan yang dulu menjadi pusat aktivitas diplomatik asing—jalanan tampak sepi. Hanya seorang penjual es krim yang lalu lalang, gerobaknya dihiasi bendera putih. Kontras ini menunjukkan bahwa perayaan tersebut lebih merupakan simbol kekuasaan daripada dukungan menyeluruh.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki resonansi tersendiri. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan dalam perkembangan Afghanistan, terutama dalam konteks diplomasi dan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, namun telah menjalin kontak diplomatik terbatas. Perayaan ini bisa menjadi sinyal bagi Jakarta untuk menilai apakah Taliban benar-benar berubah atau sekadar memoles citra. Pertanyaan tentang inklusivitas dan penghormatan hak asasi manusia tetap menjadi prasyarat utama bagi pengakuan internasional.

Para analis menilai bahwa meskipun Taliban berhasil mengendalikan keamanan, tantangan ekonomi dan isolasi politik masih membayangi. Dengan sedikitnya negara yang membuka kedutaan di Kabul, pemerintahan ini bergantung pada bantuan kemanusiaan yang terbatas. Sementara itu, kelompok-kelompok oposisi dan kekhawatiran akan kebangkitan ISIS-K menambah kompleksitas situasi. Perayaan ini, betapapun meriah, tidak serta-merta menghapus keraguan dunia.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah: akankah Taliban mampu memanfaatkan momen ini untuk membangun kepercayaan internasional, atau justru semakin terisolasi? Bagi Indonesia, sikap yang diambil dalam forum-forum multilateral seperti OKI akan menjadi penentu. Apakah Jakarta akan mendorong dialog yang lebih inklusif, atau tetap pada posisi hati-hati? Jawabannya akan menentukan arah keterlibatan Indonesia di kawasan, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung.