Empati pada Korban Kolonialisme Jadi Kunci Hubungan Jepang-Korea Selatan: Pesan Lee Jae Myung di Hari Kemerdekaan

Dalam pidato yang menandai 81 tahun berakhirnya penjajahan Jepang atas Semenanjung Korea, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan bahwa empati terhadap penderitaan korban kolonialisme adalah prasyarat untuk membangun kepercayaan yang lebih dalam antara kedua negara. Seruan ini muncul di tengah dinamika hubungan bilateral yang membaik, namun tetap dihantui oleh luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh.

Lee menyampaikan hal tersebut pada upacara Hari Pembebasan, Sabtu (15/8), dengan menekankan bahwa kepercayaan tidak dapat dibangun di atas fondasi yang rapuh tanpa pengakuan tulus atas rasa sakit pihak lain. "Kepercayaan terbentuk melalui empati timbal balik dan pengakuan yang tulus atas penderitaan satu sama lain," ujarnya, merujuk pada korban era kolonial yang masih hidup dengan trauma masa lalu. Ia juga mengutip deklarasi bersama 1998 antara Presiden Kim Dae Jung dan Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi, yang menekankan pentingnya menghadapi masa lalu secara berani dan tulus untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Langkah Lee ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga momentum perbaikan hubungan yang telah dibangun melalui kunjungan timbal balik dan kerja sama di bidang rantai pasok, energi, serta industri maju. Namun, di hari yang sama, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengirim persembahan ritual ke Kuil Yasukuni di Tokyo, tempat yang menghormati para penjahat perang yang dihukum. Tindakan ini, yang kerap memicu kemarahan di Korea Selatan dan Tiongkok, menunjukkan bahwa simbolisme sejarah masih menjadi batu sandungan dalam rekonsiliasi.

Kedua negara, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Asia, menghadapi tantangan keamanan bersama, termasuk meningkatnya kekuatan militer Tiongkok dan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara. Dalam konteks ini, Lee berjanji untuk menempuh diplomasi pragmatis yang berpusat pada kepentingan nasional, sambil memperluas cakrawala kerja sama untuk kepentingan bersama. "Pemerintahan saya akan terus memperluas cakrawala kerja sama dalam mengejar kepentingan bersama dan memadukan kebijaksanaan kolektif untuk menyelesaikan tantangan bersama," tegasnya.

Lee juga menyoroti isu Semenanjung Korea, yang secara teknis masih dalam keadaan perang setelah gencatan senjata 1953. Ia mengusulkan dialog antara pihak-pihak yang berkepentingan langsung untuk mengakhiri Perang Korea dan mengubah gencatan senjata menjadi rezim perdamaian. Menurutnya, pembicaraan semacam itu dapat menemukan cara efektif untuk menghentikan kemajuan program nuklir Korea Utara. Ini merupakan kelanjutan dari pidato tahun lalu di mana ia berjanji untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan antara kedua Korea dan tidak mencari penyatuan melalui penyerapan.

Bagi Indonesia, dinamika hubungan Korea Selatan-Jepang memiliki relevansi tersendiri. Sebagai mitra dagang utama dan investor di sektor manufaktur, elektronik, dan infrastruktur, stabilitas kawasan Asia Timur berdampak langsung pada rantai pasok global dan iklim investasi. Selain itu, pendekatan Korea Selatan dalam menangani isu sejarah dengan Jepang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengelola hubungan bilateral yang kompleks, terutama di kawasan yang kerap diwarnai ketegangan geopolitik.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah simbolisme seperti kunjungan ke Kuil Yasukuni akan terus menguji kesabaran Seoul, atau apakah kedua negara dapat memisahkan isu sejarah dari kerja sama strategis. Dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks, kemampuan mereka untuk mengelola perbedaan historis sambil memperdalam kemitraan akan menjadi ujian bagi kepemimpinan regional di Asia Timur.