Lima Tahun di Bawah Taliban: Perempuan Afghanistan Kehilangan Ruang, Pendidikan, dan Masa Depan

Lima tahun setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, jutaan perempuan dan anak perempuan di negeri itu hidup dalam cengkeraman pembatasan yang melumpuhkan hampir seluruh sendi kehidupan. Laporan BBC yang berbicara langsung dengan puluhan perempuan dari Kabul hingga pelosok desa menggambarkan realitas yang jauh dari kata normal: sekolah ditutup, kebebasan bergerak dibatasi, dan masa depan yang tadinya terbuka kini berubah menjadi ketidakpastian yang mencekam.

Sejak menggulingkan pemerintahan yang didukung Barat pada Agustus 2021, Taliban secara sistematis menggerus hak-hak perempuan. Anak perempuan di atas usia 12 tahun dilarang mengenyam pendidikan, perjalanan tanpa pendamping laki-laki dibatasi, dan hukum yang disahkan memberikan legitimasi terhadap praktik pernikahan anak. Akibatnya, Afghanistan kini menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara resmi melarang anak perempuan mengakses pendidikan menengah dan tinggi.

Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, membantah tuduhan pembatasan total. Ia menyebut bahwa tiga juta anak perempuan masih bersekolah di sekolah dan madrasah, serta mengklaim jumlah pengusaha perempuan justru meningkat dari 30.000 menjadi 120.000 orang. Namun, klaim tersebut sulit dipercaya mengingat data PBB menunjukkan hanya 7% perempuan Afghanistan yang bekerja, dan banyak bidang studi serta pekerjaan yang tertutup bagi mereka.

Di balik angka-angka tersebut, ada kisah-kisah manusia yang hancur. Shakiba, seorang perempuan muda, menceritakan bagaimana tanggal 15 Agustus menjadi hari paling kelam dalam hidupnya. Meski berhasil menyelesaikan pendidikan menengah secara daring, cita-citanya menjadi pilot hanyalah angan-angan. "Setiap kali melihat langit, saya membayangkan diri saya terbang bebas," ujarnya. Sementara itu, Zuhal, seorang pembaca berita, kehilangan pekerjaannya setelah serangkaian perintah Taliban. Baginya, pekerjaan adalah bagian dari identitasnya; kini ia hanya bisa bangun di pagi hari dan menghabiskan waktu di rumah.

Kekerasan juga menjadi momok. Shaima dicambuk 50 kali di depan umum setelah dituduh murtad dan berkolaborasi dengan orang asing. Manizha dihukum cambuk 39 kali karena menjalin pertemanan dengan laki-laki, lalu dipenjara. Keduanya mengalami trauma mendalam, bahkan Manizha sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Anak-anak mereka pun ikut menderita; putri Shaima sering terbangun ketakutan di malam hari.

Di sektor kesehatan, pembatasan terhadap dokter laki-laki memperparah tingginya angka kematian ibu. Marzia, seorang bidan, menyaksikan seorang ibu enam anak meninggal di depannya karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Maryam, yang sedang hamil anak perempuan, cemas akan masa depan buah hatinya: "Jika suatu hari ia melahirkan dan membutuhkan dokter perempuan, apa yang terjadi jika tidak ada? Ini soal hidup dan mati."

Meski demikian, secercah harapan masih menyala. Noori, 24 tahun, yang tidak sempat menyelesaikan kuliahnya, kini bekerja di perusahaan selai dan berencana mendirikan usahanya sendiri untuk mempekerjakan perempuan lain. Asma, 13 tahun, bercita-cita menjadi dokter dan yakin suatu hari segalanya akan berubah. Ela, asisten dokter gigi, menyerukan solidaritas internasional: "Bersuaralah untuk perempuan Afghanistan, dukung hak mereka atas pendidikan dan pekerjaan. Kami butuh solidaritas, bukan diam."

Konteks Indonesia menjadi relevan mengingat negara ini pernah mengalami diskriminasi gender di masa lalu, namun berhasil bangkit dengan kebijakan inklusif. Pengalaman Afghanistan menjadi pengingat bahwa hak-hak perempuan adalah fondasi pembangunan yang tidak bisa ditawar. Pertanyaannya, apakah komunitas internasional akan terus berdiam diri, atau mengambil langkah nyata untuk mencegah tragedi kemanusiaan ini berkepanjangan?