Lima Tahun Taliban Berkuasa: Dunia Kehilangan Pengaruh, Afganistan Terlupakan
Baca dalam 60 detik
- Hampir separuh populasi Afganistan bergantung pada bantuan asing, namun perhatian global beralih ke Ukraina dan Timur Tengah.
- Taliban semakin percaya diri dengan kesepakatan ekonomi bersama Tiongkok, Rusia, dan negara tetangga, meski sanksi internasional masih membelenggu.
- Kritik terhadap dialog tanpa syarat semakin keras, sementara aktivis lokal kehilangan harapan dan memilih hengkang dari negerinya.

Lima tahun setelah Taliban kembali menguasai Kabul, dunia seolah kehilangan peta jalan untuk memengaruhi rezim yang dikenal ultra-konservatif itu. Di tengah krisis kemanusiaan yang makin dalam, pertanyaan mendasar semakin menguat: apakah masih ada celah bagi komunitas internasional untuk mendorong perubahan berarti, atau Afganistan justru kian terpinggirkan dari radar global?
Sejak 15 Agustus 2021, Taliban memang telah memperkuat cengkeraman kekuasaannya. Mereka kini memungut pajak, menandatangani kontrak tambang dan energi dengan Beijing, Moskow, Abu Dhabi, serta Tashkent. Namun, sanksi internasional yang membekukan aset dan melarang perjalanan masih membelenggu. Rusia menjadi satu-satunya negara yang secara resmi mengakui pemerintahan mereka, sementara kursi di PBB tak kunjung didapat. Menurut seorang mantan pejabat senior PBB yang enggan disebut namanya, pengakuan diplomatik formal bukan lagi alat tawar yang ampuh. Banyak negara justru memberikan pengakuan de facto lewat kesepakatan dagang dan pembukaan kedutaan.
Di sisi lain, perempuan dan anak perempuan menjadi korban kebijakan paling kejam. Mereka dilarang mengakses pendidikan menengah dan universitas, serta tersingkir dari ruang publik. Di sebuah bengkel selai di selatan Kabul, Najia, seorang pengusaha perempuan berusia 47 tahun, berjuang keras mempertahankan usaha kecilnya. Namun, aturan baru memaksanya meminta laki-laki untuk memasarkan produknya. "Dunia harus berbicara dengan Taliban dengan cara berbeda karena cara sekarang tidak berhasil," ujarnya. "Kehidupan perempuan Afganistan harus berubah karena kami kehilangan harapan."
Konteks Indonesia menjadi relevan di sini. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan anggota OKI, Indonesia memiliki kepentingan moral dan strategis terhadap isu pendidikan perempuan di Afganistan. Sikap Indonesia yang selama ini cenderung moderat dan menjembatani bisa menjadi contoh bahwa dialog dengan Taliban tidak harus mengorbankan prinsip hak asasi manusia. Namun, tanpa tekanan kolektif yang konsisten, kekhawatiran akan normalisasi bertahap semakin nyata, seperti yang terjadi ketika Uni Eropa menggelar pertemuan teknis dengan delegasi Taliban di Brussels pada Juni lalu. Langkah itu dikritik sebagai bentuk "normalisasi merayap" yang hanya menguntungkan rezim tanpa memberi perubahan berarti bagi rakyat.
PBB sendiri mengakui keterbatasan pendekatan mereka. Georgette Gagnon, pelaksana tugas kepala misi PBB di Kabul, menyebut proses dialog berjalan lambat dan sering mengalami kemunduran. Namun, ia menegaskan bahwa "proses yang macet lebih baik daripada tidak ada proses sama sekali." PBB meluncurkan inisiatif baru bernama Mosaic yang membahas enam isu inti, mulai dari hak asasi manusia hingga keringanan sanksi. Meski demikian, para pengkritik menilai pendekatan ini hanya mengulang pola lama yang tidak efektif. Aktivis seperti Mahbouba Seraj, yang selama lima tahun bertahan di Kabul, kini justru bersiap meninggalkan negara itu setelah tempat penampungannya untuk korban kekerasan domestik ditutup paksa pada Desember lalu.
Di tengah kebuntuan ini, sebagian pejabat Taliban sendiri mengakui frustrasi mereka terhadap isolasi internasional. Mullah Abdul Salam Zaeef, salah satu pendiri Taliban, menegaskan bahwa tekanan saja tidak akan membuahkan hasil. "Kami tidak menyerah kepada Rusia atau Amerika, jadi mengapa harus menyerah sekarang?" Namun, analis Barat yang lama berkecimpung di Afganistan mengingatkan bahwa perubahan sejati hanya bisa datang dari dalam. "Jawabannya bukanlah dunia menemukan bahasa yang tepat untuk berbicara dengan Taliban," ujarnya. "Lima tahun kemudian, sudah jelas bahwa perubahan nyata hanya bisa datang dari dalam."
Pertanyaannya kini, mampukah komunitas internasional, termasuk Indonesia, merumuskan strategi yang lebih tajam dan berprinsip? Atau Afganistan akan terus menjadi luka yang dibiarkan menganga, sementara rakyatnya semakin kehilangan harapan? Tanpa langkah konkret yang melampaui sekadar retorika, lima tahun berikutnya mungkin hanya akan menjadi pengulangan kisah yang sama.



