Kesepakatan Minyak Trump-Venezuela: Klaim 'Terbesar dalam Sejarah' yang Terancam Batal
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS mengumumkan kepemilikan saham di perusahaan minyak Venezuela, Nabep, tetapi dasar hukum dan struktur transaksinya dipertanyakan.
- Regulasi Venezuela membatasi kontrak maksimal 25 tahun, sementara Pentagon tidak memiliki kewenangan resmi untuk memiliki saham perusahaan swasta.
- Investor besar menahan diri karena ketidakjelasan kesepakatan, sementara sosok Alejandro Betancourt menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Pemerintahan Donald Trump mengumumkan kesepakatan minyak dengan Venezuela sebagai "kesepakatan minyak terbesar dalam sejarah dunia", tetapi investigasi The Guardian mengungkap bahwa perjanjian tersebut menghadapi hambatan hukum dan logistik yang berpotensi menggagalkannya. Kesepakatan ini diraih setelah operasi militer AS yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari lalu.
Sejak lama Trump memang tertarik menguasai ladang minyak negara lain. Pada 1987 ia pernah menanyakan mengapa AS tidak mengambil alih minyak Iran, dan gagasan serupa muncul berulang kali untuk Libya hingga Irak. Kini, setelah Maduro digulingkan dan digantikan Delcy Rodríguez, ambisi itu menemukan jalannya. Pada Agustus, Trump mengumumkan bahwa Office of Strategic Capital (OSC) di Pentagon akan memiliki sepertiga saham North American Blue Energy Partners (Nabep), perusahaan minyak swasta terbesar kedua di Venezuela.
Namun hampir semua klaim pemerintahan Trump tentang kesepakatan ini dinilai menyesatkan oleh para ahli dan pejabat yang berbicara kepada The Guardian. Hukum Venezuela tidak mengizinkan kontrak 100 tahun; batas maksimalnya 25 tahun. OSC juga tidak memiliki kewenangan hukum untuk memiliki saham perusahaan. Selain itu, struktur kesepakatan tidak akan membawa modal baru ke sektor minyak Venezuela, dan minyak tersebut tidak akan membantu mengisi Cadangan Minyak Strategis AS dalam waktu dekat.
Di pusat kesepakatan ini terdapat Alejandro Betancourt López, pengusaha Venezuela berusia 46 tahun yang memiliki rumah di Spanyol, Inggris, dan New York. Betancourt, yang pernah menyewa Rudy Giuliani sebagai pengacara, memiliki riwayat penyelidikan internasional terkait dugaan korupsi, meski tidak pernah didakwa atau dihukum. Ia disebut berperan sebagai perantara antara pemerintahan sementara Venezuela dan AS.
"Kesepakatan ini seperti tembok besar yang akan dibayar Meksiko," ujar mantan diplomat AS John Feeley, menggambarkan keraguan bahwa janji Trump dapat terwujud.
Yang paling menjadi sorotan adalah keterlibatan Pentagon. Departemen Pertahanan AS, yang sebelumnya tidak pernah beroperasi seperti dana ekuitas swasta, kini menggunakan Defense Production Act era 1950-an untuk memiliki saham perusahaan asing. OSC berada di bawah Wakil Menteri Pertahanan Stephen Feinberg, mantan eksekutif Cerberus, yang menempatkan David Lorch dari Cerberus sebagai kepala OSC. Namun, juru bicara Pentagon sendiri pernah menyatakan bahwa OSC "tidak mengambil saham ekuitas di perusahaan swasta".
Karena OSC tidak memiliki kewenangan tersebut, kepemilikan Nabep akhirnya dialihkan ke kantor Pentagon lain, Industrial Base Analysis and Sustainment (Ibas), yang misinya hanya memperkuat basis industri pertahanan AS. "Ini jelas bukan kewenangan yang diberikan Kongres kepada OSC," kata Ashley Deeks, wakil dekan Fakultas Hukum University of Virginia.
Phil Gunson dari International Crisis Group menilai investor besar menghindari kesepakatan ini karena ketidakjelasan dan potensi pelanggaran aturan. "Mereka khawatir tentang iregularitas dan opasitas perjanjian," ujarnya. Sementara itu, ahli hukum Venezuela Jose Ignacio Hernández menegaskan, "Ini semua hanya propaganda. Tidak mungkin dilaksanakan seperti yang diumumkan."
Bagi Indonesia, kesepakatan ini menjadi cermin bagaimana negara penghasil minyak menghadapi tekanan geopolitik dan intervensi asing. Sebagai anggota OPEC dan negara dengan cadangan minyak yang menurun, Indonesia perlu mencermati preseden hukum yang diciptakan AS: penggunaan instrumen pertahanan untuk mengakuisisi aset energi negara lain. Jika model ini diterapkan di kawasan lain, stabilitas harga minyak dan tata kelola investasi global bisa terguncang.
Ke depan, pertanyaan besarnya bukan hanya apakah kesepakatan ini bisa berjalan, tetapi apakah Kongres AS akan membiarkan Pentagon menjadi pemain ekuitas di sektor energi asing. Jika dibiarkan, preseden ini dapat mengubah cara negara-negara berdaulat mengelola sumber daya alamnya—dan Indonesia perlu bersiap menghadapi kemungkinan serupa.



