Putin Kunjungi Kepulauan Kuril yang Diklaim Jepang, Tokyo Protes Keras

MOSKOW — Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Kepulauan Kuril, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi duri dalam hubungan Rusia-Jepang. Langkah yang diambil pada Kamis (13/6) itu langsung menuai protes keras dari Tokyo yang menegaskan klaim kedaulatannya atas gugusan pulau tersebut.

Kunjungan Putin ke pulau-pulau yang oleh Jepang disebut Wilayah Utara itu bukan sekadar seremoni. Kremlin merilis video yang memperlihatkan kepala negara itu meninjau pabrik pengolahan ikan dan menerima hadiah kaviar. Sebelumnya, Putin juga singgah di Pulau Sakhalin, tempat Angkatan Laut Rusia tengah menggelar latihan militer dan menggelar pertemuan untuk membahas keamanan perbatasan timur Rusia.

Bagi Jepang, langkah Putin adalah provokasi yang tidak bisa ditoleransi. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dalam pernyataannya menegaskan bahwa Wilayah Utara merupakan bagian tak terpisahkan dari Jepang, baik secara historis maupun hukum internasional. "Pemerintah Jepang dengan tegas memprotes kunjungan ini," ujarnya.

Ketegangan ini bukan hal baru. Sejak akhir Perang Dunia II, ketika Uni Soviet merebut empat pulau utama—Kunashir, Habomai, Shikotan, dan Iturup—pada 1945, hubungan kedua negara tak pernah benar-benar harmonis. Sekitar 17.000 warga Jepang saat itu dideportasi, dan Moskow kemudian menjadikan kepulauan itu pangkalan strategis militer selama Perang Dingin.

Yang menarik, kunjungan Putin kali ini terjadi di tengah pergeseran peta geopolitik kawasan. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 telah membuat hubungan Moskow-Tokyo membeku, sementara Rusia justru semakin mesra dengan China dan Korea Utara. Bagi analis, langkah Putin ini adalah sinyal bahwa Moskow tidak lagi terlalu peduli pada sensitivitas Jepang, dan justru ingin menunjukkan kehadirannya di kawasan Pasifik.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara yang kerap menegaskan prinsip bebas-aktif dan menghormati kedaulatan wilayah, perkembangan di Pasifik Utara menjadi perhatian. Apalagi Indonesia memiliki kepentingan di kawasan Pasifik, termasuk dalam menjaga stabilitas maritim dan jalur perdagangan. Ketegangan Rusia-Jepang yang berlarut-larut bisa menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa wilayah di kawasan, yang seringkali melibatkan kepentingan negara-negara besar.

Sejarah mencatat, upaya diplomasi antara Tokyo dan Moskow kerap menemui jalan buntu. Pada 1956, ketika hubungan diplomatik kedua negara dipulihkan, Nikita Khrushchev sempat mengisyaratkan kesediaan mengembalikan dua pulau. Namun, hingga runtuhnya Uni Soviet pada 1991 dan perundingan yang dilanjutkan setelahnya, tak ada kemajuan berarti. Jepang bersikukuh bahwa keempat pulau harus dikembalikan, sementara Rusia menolak dengan alasan kedaulatan yang telah sah berdasarkan hasil Perang Dunia II.

Kunjungan Putin ini jelas bukan sekadar wisata politik. Ia ingin menegaskan bahwa Rusia tidak akan mundur dari posisinya, sekaligus menguji batas toleransi Jepang di tengah situasi global yang kian kompleks. Pertanyaannya, apakah Tokyo akan merespons dengan tindakan diplomatik yang lebih keras, atau justru mencoba membuka kanal komunikasi baru? Yang jelas, sengketa yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade ini masih jauh dari titik terang.