Konsul Jepang di Chongqing Akhirnya Terisi Setelah 8 Bulan Kosong, Beijing Masih Menahan Persetujuan

Jepang akhirnya mengisi kembali posisi pimpinan misi diplomatiknya di Chongqing, Tiongkok, setelah kursi konsul jenderal kosong selama delapan bulan. Shigehiro Nishiumi, mantan wakil konsul jenderal Jepang di Hong Kong, resmi menjabat sebagai pelaksana tugas konsul jenderal pada 4 Agustus lalu. Langkah ini diambil di tengah hubungan Tokyo-Beijing yang sedang meruncing akibat sengketa Taiwan.

Menurut sumber pemerintah Jepang, Nishiumi telah mulai bertugas di kota di barat daya Tiongkok tersebut. Meski menyandang status pelaksana tugas, pelayanan di kantor perwakilan disebut tetap berjalan normal. "Meskipun jabatannya sebagai pelaksana tugas, hal itu tidak memengaruhi layanan di kantor," ujar sumber tersebut, seperti dikutip Kyodo.

Kekosongan jabatan ini terjadi setelah Mari Takada, konsul jenderal sebelumnya, dipindahkan ke Shenyang pada 5 Desember tahun lalu. Sejak saat itu, tidak ada pejabat yang memimpin misi Jepang di Chongqing. Jepang sebenarnya telah mengajukan nama Nishiumi sebagai konsul jenderal definitif kepada pemerintah Tiongkok, namun Beijing belum memberikan persetujuan. Tokyo dikabarkan akan terus berupaya mendapatkan restu tersebut.

Ketegangan bilateral ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di parlemen pada November lalu, yang mengisyaratkan kesiapan Tokyo untuk bertindak jika Taiwan diserang. Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya, menjadi titik sensitif yang terus memanaskan hubungan kedua negara. Sejak itu, Tiongkok meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Jepang, termasuk dengan menahan persetujuan penunjukan pejabat konsuler.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara yang aktif dalam forum regional seperti ASEAN, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Ketegangan Jepang-Tiongkok yang berkepanjangan dapat memengaruhi arus perdagangan dan investasi di Asia Tenggara, mengingat kedua negara adalah mitra dagang utama Indonesia. Selain itu, kebuntuan diplomatik semacam ini mengingatkan pada pentingnya jalur komunikasi yang terbuka antarnegara untuk mencegah eskalasi konflik.

Para pengamat menilai bahwa penempatan pelaksana tugas ini adalah langkah pragmatis Jepang untuk memastikan operasional diplomatik tetap berjalan, sambil menunggu persetujuan Beijing. Namun, keputusan Tiongkok untuk menahan persetujuan dapat dibaca sebagai sinyal ketidakpuasan yang lebih dalam. "Ini adalah cara Beijing menunjukkan ketidaksenangan tanpa harus memutuskan hubungan secara total," kata seorang analis hubungan internasional yang enggan disebut namanya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Beijing akan segera memberikan persetujuan atau justru memperpanjang status quo. Jika kebuntuan berlanjut, Jepang mungkin perlu mencari cara lain untuk menormalkan hubungan, termasuk melalui dialog tingkat tinggi. Namun, dengan sikap saling keras yang ditunjukkan kedua negara, jalan menuju rekonsiliasi tampaknya masih panjang. Apakah Tokyo akan mengubah pendekatannya terhadap isu Taiwan demi meredakan ketegangan, atau justru semakin memperkuat posisinya? Hanya waktu yang bisa menjawab.