Mahkamah Federal Malaysia Kalahkan Kedah: Larangan Judi Togel Batal, Pemerintah Negara Bagian Bayar Biaya Perkara

Mahkamah Federal Malaysia, sebagai pengadilan tertinggi di negara itu, secara definitif menolak upaya pemerintah negara bagian Kedah untuk menghidupkan kembali larangan operasional togel atau pool betting. Dalam sidang yang digelar di Putrajaya, panel tiga hakim dengan suara bulat menyatakan permohonan izin banding yang diajukan pemerintah Kedah tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tingkat kasasi. Konsekuensinya, negara bagian tersebut diperintahkan membayar biaya perkara sebesar RM50.000.

Keputusan ini menjadi babak akhir dari rangkaian panjang sengketa hukum yang berawal dari kebijakan kontroversial Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Md Nor, pada November 2021. Saat itu, ia mengumumkan penghentian perpanjangan izin usaha togel mulai 1 Januari 2023 dengan dalih memberantas penyakit sosial. Kebijakan tersebut langsung menuai gugatan dari enam operator togel yang merasa hak konstitusional mereka dilanggar.

Di tingkat Pengadilan Tinggi, gugatan para operator berhasil. Pada 20 Juni 2024, hakim menyatakan keputusan pemerintah Kedah bersifat ultra vires atau melampaui kewenangan konstitusional, sekaligus mengeluarkan perintah pembatalan (certiorari) dan membuka ruang tuntutan ganti rugi. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Banding pada 12 Desember 2025 melalui keputusan mayoritas 2-1, yang menilai kebijakan larangan tersebut tidak rasional dan inkonstitusional.

Dalam upaya banding ke Mahkamah Federal, kuasa hukum pemerintah Kedah, Tan Sri Azhar Azizan Harun, mengajukan enam pertanyaan hukum yang dinilai belum pernah diputus dan relevan untuk kepentingan publik. Namun, pengacara operator togel, Brian Foong, berargumen bahwa permohonan tersebut gagal memenuhi ambang batas ketat sebagaimana diatur dalam Section 96(a) Undang-Undang Badan Kehakiman 1964. Hakim Rhodzariah Bujang, yang membacakan putusan, menegaskan bahwa syarat untuk pemberian izin banding tidak terpenuhi.

Menariknya, dalam dissenting opinion di tingkat banding, salah satu hakim berpendapat bahwa keputusan Dewan Eksekutif Kedah untuk tidak memperpanjang izin merupakan kebijakan yang tidak seharusnya diintervensi pengadilan. Perbedaan pandangan ini menyoroti tarik-menarik antara kewenangan eksekutif daerah dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sebuah isu yang juga relevan di Indonesia.

Bagi para operator togel, putusan ini menjadi angin segar. Brian Foong, usai persidangan, menyatakan bahwa kliennya kini dapat kembali mengajukan permohonan izin usaha. “Karena kebijakan tersebut telah dibatalkan, secara teknis tidak ada alasan bagi dewan kota untuk menolak,” ujarnya. Ini berarti operasional togel di Kedah dapat kembali normal setelah sempat terhenti.

Di Indonesia, kasus ini menawarkan pelajaran berharga tentang batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur perizinan usaha. Meski konteks hukum berbeda, prinsip bahwa kebijakan publik tidak boleh melanggar hak konstitusional dan harus melalui prosedur yang adil tetap relevan. Perdebatan tentang pelarangan judi sering kali muncul di berbagai daerah, namun tanpa dasar hukum yang kuat, kebijakan semacam itu berisiko dibatalkan pengadilan.

Ke depan, putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi negara bagian lain di Malaysia yang ingin menerapkan kebijakan serupa. Pertanyaan yang muncul: apakah pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang bersinggungan dengan hak usaha, atau justru mencari celah hukum baru? Yang jelas, kemenangan operator togel ini menegaskan bahwa supremasi hukum dan perlindungan hak tetap menjadi pijakan utama dalam bernegara.