Permintaan Maaf di Ujung Masa Jabatan: Refleksi Kepercayaan Publik atas Skandal di Tubuh Kejaksaan Jepang

Naomi Unemoto, Jaksa Agung Jepang yang juga perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut, secara resmi mengakhiri masa baktinya pada 12 Agustus 2026 dengan menyampaikan permintaan maaf terbuka. Dalam konferensi pers perpisahan di Kantor Kejaksaan Agung, Tokyo, ia mengakui bahwa serangkaian skandal yang melanda institusi, mulai dari praktik pemeriksaan yang tidak layak hingga dugaan hubungan tidak pantas antara jaksa dan mantan tersangka, telah mengguncang kepercayaan publik. “Saya menyesali bahwa hal ini telah merusak kepercayaan terhadap kejaksaan,” ujarnya, sebuah pengakuan yang jarang terjadi dari pucuk pimpinan.

Unemoto, 64 tahun, menjabat sejak Juli 2024. Selama masa kepemimpinannya, ia berupaya menegaskan komitmen terhadap pembaruan, terutama dalam hal profesionalisme dan kesetaraan. Ia menekankan bahwa hampir separuh dari jaksa baru saat ini adalah perempuan, dan ia menolak gagasan bahwa pendekatannya dipengaruhi oleh perspektif gender tertentu. “Yang terpenting adalah kemampuan untuk berdiskusi tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau pangkat,” katanya, menyoroti perubahan budaya yang sedang berlangsung di lingkungan kejaksaan yang selama ini didominasi pria.

Namun, masa jabatannya tidak lepas dari bayang-bayang masalah. Dua jaksa dari unit penyelidikan khusus (tokusoubu) yang prestisius, satu di Osaka dan satu lagi di Tokyo, secara terpisah menghadapi proses pengadilan atas tuduhan kekerasan dalam pemeriksaan. Kasus ini menjadi preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana jaksa dari unit elit harus duduk di kursi terdakwa. Unemoto menyebut upaya untuk menormalkan proses pemeriksaan sebagai prioritas utamanya, sebuah langkah yang dianggap penting untuk memulihkan legitimasi di mata publik.

Di tengah tekanan tersebut, Unemoto juga harus menghadapi kontroversi terkait pernyataan resmi kejaksaan dalam kasus rehabilitasi Iwao Hakamada, seorang pria berusia 90 tahun yang baru saja dibebaskan melalui pengadilan ulang. Keluarga Hakamada menggugat negara, menilai pernyataan itu masih mengesankan bahwa Hakamada bersalah. Unemoto membantah tudingan tersebut, dengan menjelaskan bahwa pernyataan itu hanya memaparkan proses pengambilan keputusan, bukan penilaian atas kesalahan. Kasus ini menyoroti ketegangan antara upaya kejaksaan untuk menjaga citra dan tuntutan keadilan yang dirasakan oleh publik.

Konteks serupa dapat ditemukan di Indonesia, di mana kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum juga kerap diuji oleh kasus-kasus pelanggaran prosedur. Reformasi internal, seperti penggunaan rekaman dalam pemeriksaan, menjadi sorotan di berbagai negara sebagai cara untuk meningkatkan transparansi. Jepang, dengan tradisi hukum yang kuat, kini berada di persimpangan antara mempertahankan warisan dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Pertanyaan besarnya adalah apakah pengganti Unemoto, Ryuji Kawahara, akan mampu melanjutkan agenda reformasi dengan efektif, atau justru terjebak dalam resistensi internal yang selama ini menghambat perubahan.

Langkah Unemoto untuk mengakui kesalahan di depan publik merupakan sinyal bahwa kejaksaan Jepang mulai menyadari pentingnya akuntabilitas. Namun, pengakuan tanpa tindakan nyata hanyalah retorika belaka. Ke depannya, publik akan mencermati apakah institusi ini benar-benar berubah dari dalam, atau hanya sekadar menjalankan pencitraan. Dengan kasus-kasus yang masih berjalan di pengadilan, masa depan kredibilitas kejaksaan Jepang masih menggantung. Mampukah Kawahara membuktikan bahwa reformasi bukan sekadar wacana?