Tes Urine Massal Pelajar Jabar: Perlindungan Anak atau Pelanggaran Privasi?

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memicu perdebatan publik setelah melempar wacana pemeriksaan urine secara menyeluruh bagi seluruh pelajar SMA dan SMK di provinsi tersebut. Gagasan ini muncul sebagai respons atas terungkapnya kasus begal sadis di Subang yang melibatkan dua remaja yang telah kecanduan obat keras, yakni tramadol dan heximer, sejak duduk di bangku kelas XI.

Wacana yang disampaikan di Mapolres Subang pada Senin, 10 Agustus 2026, itu langsung mendapat sorotan tajam dari pemerhati perlindungan anak dan akademisi. Mereka menilai pendekatan pengawasan biologis massal semacam ini berisiko melanggar hak anak dan menciptakan stigma baru di lingkungan sekolah. Dedi sendiri menegaskan bahwa tes tersebut bertujuan mendeteksi penyalahgunaan obat, dan siswa yang positif akan dirujuk ke rehabilitasi, bukan dijadikan alat pemidanaan.

Namun, di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bolehkah negara menguji tubuh seluruh anak di sebuah provinsi tanpa kecuali, hanya untuk menjaring sebagian kecil yang diduga terlibat? Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menyatakan dukungan bersyarat, asalkan pelaksanaannya diawasi ketat dan disertai penindakan terhadap peredaran obat oleh kepolisian. Namun, para kritikus mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi berbenturan dengan sejumlah payung hukum nasional maupun norma internasional.

Dari kacamata hukum, Pasal 59 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak korban penyalahgunaan zat adiktif berhak atas perlindungan khusus berupa pengobatan dan rehabilitasi, bukan pengawasan biologis massal tanpa dasar dugaan individual. Ketentuan ini sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, hasil tes urine merupakan data kesehatan yang digolongkan sebagai data pribadi spesifik dan rahasia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Memproses data medis anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum.

Lisda Sundari dari Yayasan Lentera Anak menolak anggapan bahwa tes urine wajib adalah jawaban atas persoalan penyalahgunaan obat di kalangan pelajar. Menurutnya, kebijakan semacam itu tidak bisa didasarkan hanya pada satu-dua peristiwa, melainkan harus berdasarkan data mengenai pola dan skala penggunaan obat. Ia juga mengingatkan keterbatasan teknis alat tes urine yang hanya menunjukkan kemungkinan adanya zat tertentu pada waktu tertentu, tanpa menjelaskan apakah anak mengalami ketergantungan atau alasan di balik penggunaannya. Lebih jauh, pemeriksaan massal berisiko menempatkan seluruh siswa sebagai pihak yang dicurigai, membuka jalan bagi stigma, diskriminasi, dan perundungan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, mengapresiasi langkah preventif Dedi Mulyadi, namun mengingatkan bahwa niat baik harus dijalani dengan mekanisme yang benar. Ia menekankan pentingnya keterlibatan orang tua sejak awal, perlindungan data bagi anak yang hasil tesnya positif, serta pendekatan yang tidak menimbulkan stigma. Dari sudut psikologi sosial, peneliti Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menyoroti dampak psikologis yang serius bagi siswa. Kebijakan yang memperlakukan seluruh siswa sebagai potensi pengguna narkoba dapat mengubah sekolah menjadi ruang pengawasan yang penuh kecurigaan, memicu reaksi psikologis berupa sinisme terhadap otoritas, kecemasan berlebih, hingga menurunnya rasa aman di lingkungan belajar.

Wawan juga mengingatkan bahaya pelabelan sosial. Sekali seorang siswa dicap sebagai pengguna obat, stigma itu bisa mengunci identitasnya dan mempersulit pemulihan karena dukungan sosial berkurang. Ia menilai tes urine hanyalah alat deteksi yang reaktif, tidak menyentuh akar masalah seperti kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi atau relasi yang rusak. Jika akar masalahnya adalah pasokan obat keras yang beredar bebas, penegakan hukum seharusnya diarahkan ke sana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan pengawasan sediaan farmasi sebagai tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak apotek ilegal dan distributor obat keras tanpa izin.

Standar pencegahan yang dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun sejalan: program pencegahan penyalahgunaan zat yang efektif di sekolah dibangun di atas pengembangan keterampilan sosial, iklim sekolah yang mendukung, keterlibatan keluarga, serta layanan kesehatan sekolah dan sistem rujukan, bukan semata pemeriksaan biologis. Sebelum wacana ini menjadi kebijakan resmi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih punya ruang untuk mempertimbangkan ulang desainnya: memastikan persetujuan orang tua dilibatkan, kerahasiaan data dijaga ketat, dan cakupan tes dibatasi pada indikasi risiko yang jelas. Energi dan anggaran yang sama juga bisa dialihkan untuk memperkuat tenaga psikolog sekolah, fungsi Bimbingan Konseling (BK), pelatihan guru mengenali perubahan perilaku siswa, hingga pemberantasan peredaran obat keras di sekitar lingkungan sekolah.

Seperti diingatkan Lisda Sundari, sekolah yang paling efektif mencegah penyalahgunaan obat bukanlah yang paling piawai menjaring siapa penggunanya, melainkan yang membuat anak merasa aman untuk meminta pertolongan sebelum masalahnya semakin memburuk. Pertanyaannya kini, apakah pemerintah daerah akan mendengarkan masukan para ahli dan merancang kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak, atau tetap memaksakan pendekatan yang berisiko menciptakan masalah baru?