1.360 Siswa Berprestasi Mulai Mengenyam Pendidikan di 17 Sekolah Nasional Terintegrasi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengoperasikan 17 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di 13 provinsi, menampung 1.360 siswa berprestasi pada tahun ajaran baru ini. Langkah ini merupakan jawaban atas kesenjangan kualitas pendidikan yang selama ini timpang antara Jawa dan daerah lain, sekaligus uji coba model sekolah unggulan yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem.

Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fahd Pahdepie, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/7), mengungkapkan bahwa SNT dirancang untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan di daerah. "Ini baru angkatan pertama, untuk jenjang SMP ada 20 orang per sekolah dan SMA 20 orang, sehingga totalnya sekitar 1.360 siswa dari 17 SNT yang beroperasi," jelasnya. Jumlah tersebut masih jauh dari target akhir 500 satuan pendidikan yang dicanangkan pemerintah, dengan 20 lokasi lain masih dalam tahap pembangunan.

Data Kemendikdasmen per 30 Juni 2025 memperlihatkan betapa parahnya ketimpangan yang ada: hanya 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang memiliki SMP dan SMA dengan akreditasi A, atau sekitar 4 persen. Sebaran sekolah bermutu itu pun tidak merata—Pulau Jawa mendominasi, sementara Papua hanya memiliki empat sekolah bermutu di tiga kecamatan. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mempercepat pembangunan SNT, terutama di wilayah timur Indonesia yang selama ini kurang tersentuh.

SNT tidak hanya menawarkan gedung megah, tetapi juga fasilitas penunjang seperti perpustakaan dengan akses jurnal elektronik global, ruang diskusi, pusat olahraga, hingga kendaraan antar-jemput siswa. Yang lebih penting, pemerintah menyiapkan 17 kepala sekolah dan 204 tenaga pendidik, menghasilkan rasio satu guru untuk enam murid. "Ini desain ideal untuk mendidik siswa berprestasi," kata Fahd. Namun, rasio ideal ini hanya mungkin tercapai jika distribusi guru berkualitas merata—tantangan klasik yang kerap menghambat program pendidikan di daerah terpencil.

Meski memiliki tujuan yang sama dengan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Fahd menegaskan ketiganya punya sasaran dan pendekatan berbeda. SNT fokus pada pengembangan potensi siswa berprestasi melalui kurikulum nasional dengan pendekatan STEM (sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga), sekaligus menjadi pusat peningkatan kompetensi guru di sekitarnya. Ini membedakannya dari Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, atau Sekolah Unggul Garuda yang berfokus pada pembinaan bakat istimewa.

Bagi orang tua dan calon siswa di daerah, kehadiran SNT membuka harapan baru. Sebelumnya, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, banyak keluarga harus merogoh kocek dalam untuk menyekolahkan anak ke kota besar. SNT diharapkan menjadi alternatif yang tidak kalah mutu, sekaligus memutus siklus migrasi pendidikan yang selama ini membebani ekonomi keluarga. Namun, keberhasilan program ini tidak bisa instan; perlu pengawasan ketat terhadap kualitas pengajaran dan manajemen sekolah agar tidak menjadi proyek mercusuar yang hanya berhasil di atas kertas.

Pemerintah tampaknya sadar bahwa membangun gedung saja tidak cukup. Integrasi jenjang SMP dan SMA dalam satu kampus memungkinkan siswa mengembangkan minat dan bakat secara berkelanjutan, tanpa harus pindah sekolah. Pendekatan ini juga memudahkan pemantauan perkembangan siswa oleh guru yang sama selama enam tahun. Meski demikian, pertanyaan besar masih menggantung: apakah pemerintah mampu merekrut dan mempertahankan guru-guru berkualitas di daerah terpencil, dan apakah anggaran yang tersedia cukup untuk membangun 483 SNT tambahan dalam beberapa tahun ke depan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah SNT benar-benar menjadi solusi ketimpangan pendidikan atau sekadar program seremonial belaka.