Korea Utara Kecam Buku Putih Jepang sebagai 'Kertas Penjajahan Ulang'

Pyongyang kembali melancarkan kecaman keras terhadap kebijakan pertahanan Tokyo, menyebut buku putih pertahanan Jepang 2026 sebagai "kertas penjajahan ulang" yang dirancang untuk melegalkan operasi mesin perang. Dalam komentar yang dimuat Kantor Berita Korea Tengah (KCNA), analis Korea Utara menilai dokumen itu secara tidak berdasar menggambarkan negaranya sebagai tantangan strategis terbesar, hanya untuk membenarkan pembangunan militer yang sembrono.

Ini bukan sekadar retorika diplomatik biasa. Sejak Juli, Pyongyang telah mengeluarkan setidaknya tujuh pernyataan yang mengkritik kebijakan pertahanan Jepang. Eskalasi ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer kedua negara, menciptakan dinamika keamanan yang rapuh di kawasan Asia Timur.

Ketegangan memuncak setelah Tokyo melakukan uji tembak rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat. Kim Yo-jong, adik pemimpin Korea Utara yang berpengaruh, merespons dengan peringatan bahwa Pyongyang akan mengadopsi "opsi militer tambahan" untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai transformasi Jepang menjadi kekuatan militer. Keesokan harinya, Korea Utara meluncurkan rudal balistik jarak pendek ke arah laut di antara kedua negara, sebuah sinyal yang oleh sejumlah analis ditafsirkan sebagai peringatan langsung kepada Jepang.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang selama ini konsisten mengusung prinsip politik luar negeri bebas aktif dan mendukung denuklirisasi Semenanjung Korea, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan. Meningkatnya ketegangan antara Pyongyang dan Tokyo berpotensi mengganggu rantai pasokan global, termasuk jalur perdagangan laut yang vital bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, sebagai anggota ASEAN, Indonesia juga akan terdorong untuk memperkuat dialog keamanan regional guna meredam potensi konflik.

Menurut para pengamat keamanan, tindakan Korea Utara ini merupakan pola yang sudah lazim: menggunakan retorika keras dan uji coba senjata sebagai alat untuk menekan lawan dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi. Namun, yang membedakan kali ini adalah konteksnya — Jepang di bawah kepemimpinan baru semakin vokal dalam memperkuat militer, termasuk dengan mengakuisisi kemampuan serangan jarak jauh seperti Tomahawk. Ini menandakan pergeseran postur pertahanan Jepang yang lebih ofensif, yang tentu saja memicu kekhawatiran di Pyongyang.

Di sisi lain, Jepang membenarkan langkahnya sebagai respons terhadap ancaman nyata dari Korea Utara yang terus mengembangkan rudal nuklir. Ketegangan ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus: setiap aksi militer Jepang dibalas dengan provokasi Korea Utara, dan sebaliknya. Tanpa adanya mekanisme komunikasi yang efektif, risiko kesalahan perhitungan semakin tinggi.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, dapat berperan dalam meredakan ketegangan ini. Apakah dialog keamanan regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF) akan mampu menjadi wadah yang efektif, atau justru akan menjadi ajang adu argumen yang mandul? Yang jelas, stabilitas Asia Timur bukan hanya masalah bagi Korea dan Jepang, tetapi juga bagi seluruh negara yang menggantungkan keamanan dan ekonominya pada perdamaian kawasan.