Buku Kepemimpinan AHY Terbit, Sang Menteri Mengaku Tak Tahu-menahu: Sinyal Manuver Politik 2029?

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara terbuka menyatakan tidak dilibatkan dalam penyusunan buku berjudul Kepemimpinan AHY: Dalam Beragam Sudut Pandang Tokoh Muda Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peluncuran buku terbitan Penerbit Buku Kompas tersebut di Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Pengakuan AHY mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, buku setebal lima bab itu bukan sekadar kumpulan esai biasa. Sebanyak 27 penulis dari kalangan akademisi, praktisi, pimpinan daerah, hingga aktivis terlibat dalam proyek ini. Dua nama yang mencuat sebagai penyunting adalah Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, dan Mohammad Jibriel Avessina, Deputi Analisa Data Informasi Partai Demokrat. Keduanya merupakan orang dekat AHY di struktur partai.

Dalam sambutannya, AHY mengaku baru mengetahui keberadaan buku tersebut setelah proses penyusunan rampung. Ia bahkan menyebut lebih dari separuh penulis tidak dikenalnya secara personal. "Saya juga terkejut ketika buku ini sudah jadi. Saya sendiri tidak tahu-menahu inisiatifnya seperti apa, sejak kapan," ujar AHY, seperti dikutip dari keterangan resminya.

Meski mengaku tidak mengetahui prosesnya, AHY tidak menampik bahwa buku itu lahir dari inisiatif generasi muda yang masih menyimpan optimisme terhadap peran kepemimpinan. Ia menyebut bahwa kepemimpinan memang memiliki daya ubah yang besar. "Leadership does matter," kata dia, seraya menambahkan bahwa dirinya tidak pernah meminta siapa pun untuk membuat buku tentang dirinya.

"Saya kaget ketika mengetahui ada 27 penulis, bisa dikatakan tokoh-tokoh muda dari berbagai profesi, dari berbagai daerah. Sebagian besar bahkan lebih dari setengah saya tidak kenal secara personal." — Agus Harimurti Yudhoyono

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyampaikan pandangannya tentang esensi kepemimpinan sejati. Menurutnya, seorang pemimpin tidak seharusnya hanya sibuk memikirkan warisan apa yang ingin ditinggalkan setelah lengser. Ia dituntut untuk menyiapkan penerus yang mampu melanjutkan agenda-agenda yang belum tuntas. Pernyataan ini menarik dicermati karena AHY saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, partai yang memiliki sejarah panjang dalam koalisi pemerintahan.

Konteks Indonesia: Sinyal Manuver Menuju 2029?

Peluncuran buku ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional yang kian menghangat. Nama AHY kembali mencuat dalam sejumlah diskusi strategis menjelang Pilpres 2029. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan wacana pertemuan antara kubu Jokowi dan AHY, serta langkah Prabowo Subianto yang disebut-sebut tengah mengatur strategi koalisi. Buku ini pun lantas dibaca sebagai bagian dari upaya membangun narasi kepemimpinan alternatif di luar jalur konvensional.

Bagi investor dan pelaku pasar, sinyal semacam ini penting untuk dicermati. Stabilitas politik dan kepastian arah kebijakan menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Munculnya figur-figur baru dalam bursa kepemimpinan nasional dapat memengaruhi persepsi risiko, terutama jika dikaitkan dengan sektor-sektor strategis yang berada di bawah kendali kementerian yang dipimpin AHY, seperti infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Di sisi lain, publik berhak mempertanyakan apakah buku ini murni bentuk apresiasi terhadap sosok AHY, atau justru instrumen pencitraan yang dikemas secara halus. Pernyataan AHY yang mengaku tidak tahu-menahu bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari kesan ambisi pribadi. Namun, keterlibatan dua petinggi Partai Demokrat sebagai penyunting tetap memunculkan tanya: seberapa besar peran partai dalam proyek ini?

Yang jelas, panggung politik Indonesia memasuki fase baru. Buku ini mungkin hanya secuil dari rangkaian panjang manuver menjelang kontestasi elektoral. Pertanyaannya, apakah AHY akan konsisten berada di posisi yang mengedepankan substansi kepemimpinan, atau justru terseret ke dalam pusaran politik pencitraan yang kerap mengaburkan esensi demokrasi?