Udara Kubu Raya Tembus 594 µg/m3, Tiga Daerah di Kalbar Berstatus Bahaya

Kualitas udara di tiga kabupaten di Kalimantan Barat—Kubu Raya, Mempawah, dan Sintang—masuk kategori berbahaya pada Rabu (23/9), akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung. Pantauan BMKG pukul 13.00 WIB menunjukkan konsentrasi partikulat PM2.5 di Kubu Raya mencapai 594,4 µg/m3, jauh di atas ambang batas berbahaya >250 µg/m3. Mempawah menyusul dengan 470,7 µg/m3, sedangkan Sintang tercatat 331,5 µg/m3.

Angka tersebut menempatkan Kalbar sebagai salah satu episentrum krisis kabut asap yang tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memicu lonjakan penyakit pernapasan. Kementerian Kesehatan melaporkan 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla sepanjang 18 Agustus–21 September 2026. Dari jumlah itu, 40.363 kasus menimpa balita—kelompok paling rentan terhadap paparan polusi udara.

Data BNPB per Selasa (22/9) mencatat 149 titik panas dan sembilan titik api di Kalbar, dengan luas lahan terbakar dalam 24 jam terakhir mencapai 60,3 hektare. Jarak pandang di wilayah tersebut hanya 0,2–6 km, kondisi yang berbahaya bagi penerbangan dan transportasi darat. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu sore, melaporkan masih ada 209,78 hektare hutan dan lahan yang terbakar di Sumatra dan Kalimantan.

Pemerintah mengintensifkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan di area terdampak. Suharyanto menyatakan OMC akan dilanjutkan setidaknya hingga musim hujan kembali normal. "Kami laporkan saat ini per hari ini terdapat 209,78 hektare yang masih dipadamkan terus. Ini kami ikuti terus hari per hari sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar," ujarnya dalam keterangan Sekretariat Presiden.

Meski upaya pemadaman dan OMC terus dilakukan, dampak karhutla tahun ini menyoroti persoalan struktural: lemahnya penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, serta keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah. ISPA yang menyerang balita berpotensi menimbulkan gangguan pertumbuhan jangka panjang, sementara kualitas udara yang buruk dapat menurunkan produktivitas kerja dan meningkatkan biaya kesehatan publik.

Dari sisi ekonomi, kabut asap mengancam sektor penerbangan dan logistik. Jarak pandang rendah memaksa penundaan atau pembatalan penerbangan, yang berdampak pada distribusi barang dan mobilitas orang. Bagi investor, ketidakpastian operasional di Kalimantan—terutama di sektor perkebunan dan pertambangan—dapat memicu kenaikan premi risiko. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga mitigasi kesehatan dan penegakan regulasi lingkungan.

Ke depan, pertanyaan besarnya: apakah OMC dan sanksi tegas mampu memutus siklus karhutla tahunan, atau kita hanya menunggu hujan datang tanpa perbaikan tata kelola lahan? Tanpa reformasi struktural, krisis asap akan kembali berulang, membawa korban baru dan beban ekonomi yang terus menumpuk.