Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Terbesar: Tembus NT$1 Triliun untuk 2027

Taiwan bersiap mengucurkan dana pertahanan terbesar dalam sejarahnya. Kabinet di Taipei akan mengusulkan kenaikan belanja militer sebesar 16 persen untuk tahun 2027, yang untuk pertama kalinya menembus angka NT$1 triliun atau setara US$31 miliar. Langkah ini menjadi jawaban atas meningkatnya tekanan militer China yang kian intensif di sekitar pulau tersebut.

Rencana anggaran yang akan diumumkan pada 20 Agustus mendatang ini mencakup alokasi untuk penjaga pantai, veteran, serta proyek-proyek khusus. Menurut laporan Central News Agency (CNA), angka tersebut diproyeksikan melampaui 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) Taiwan, melanjutkan tren tahun ini. Namun, rincian lebih lanjut masih menunggu keputusan rapat kabinet final.

Keputusan ini tidak muncul dalam ruang hampa. China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, terus meningkatkan tekanan militer dan politik dalam beberapa tahun terakhir. Operasi militer China di sekitar Taiwan kini hampir terjadi setiap hari, diselingi latihan perang berkala yang terakhir digelar pada akhir Desember. Beijing juga tengah memodernisasi pasukannya dengan cepat, termasuk mengoperasikan kapal induk baru, jet tempur siluman, dan rudal canggih.

Di sisi lain, Taiwan juga menghadapi desakan dari Washington untuk meningkatkan belanja pertahanannya sendiri. Tekanan ini serupa dengan yang diterapkan Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa dalam aliansi NATO. Bagi Taipei, modernisasi militer bukan sekadar memenuhi permintaan asing, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan di tengah ancaman yang semakin nyata.

Pemerintah Taiwan telah menjadikan modernisasi militer sebagai prioritas utama kebijakan. Mereka berulang kali berkomitmen untuk meningkatkan pertahanan, termasuk mengembangkan kapal selam buatan dalam negeri. Program ini dinilai krusial untuk memperkuat kemampuan deterensi di tengah ketidakpastian geopolitik yang kian memanas.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Ketegangan di Selat Taiwan dapat berdampak pada rantai pasok global dan keamanan maritim, termasuk jalur pelayaran yang dilalui kapal-kapal Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan anggaran pertahanan Taiwan patut dicermati sebagai bagian dari dinamika keamanan regional yang lebih luas.

Para analis memperkirakan bahwa langkah Taiwan ini akan semakin memicu ketegangan dengan Beijing. China kemungkinan akan merespons dengan meningkatkan tekanan, baik secara diplomatik maupun militer. Namun, di sisi lain, komitmen Taiwan untuk memperkuat pertahanannya juga bisa menjadi sinyal bagi negara-negara lain di kawasan untuk lebih serius dalam menjaga kedaulatan mereka.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: akankah peningkatan belanja pertahanan ini cukup untuk mencegah eskalasi konflik? Atau justru akan memicu perlombaan senjata yang lebih luas di Asia Timur? Yang jelas, keputusan Taiwan pada 20 Agustus nanti akan menjadi sorotan dunia, dan konsekuensinya akan dirasakan jauh melampaui batas pulau tersebut.