Museum Bahasa Nasional di Pulau Penyengat: Jejak Melayu dan Simbol Pemersatu Bangsa

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, bukan sekadar proyek fisik. Menurutnya, fasilitas ini menjadi penanda penting untuk melacak jejak bahasa Indonesia dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Groundbreaking dilakukan pada Kamis (24/9/2026), menandai dimulainya konstruksi yang diharapkan menjadi pusat edukasi sejarah bahasa.

Dalam sambutannya, Tito menyoroti peran historis bahasa Melayu yang telah lama menjadi lingua franca antardaerah di Nusantara. Ia menilai posisi bahasa Melayu krusial dalam membentuk identitas kebangsaan. "Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa Indonesia dan masuk kurikulum wajib. Dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di rumpun Melayu, Sumatera, atau Kalimantan, tapi juga di Bali dan Papua," ujarnya dalam rilis pers, Kamis.

Pulau Penyengat dipilih karena keterkaitannya dengan Raja Ali Haji, tokoh yang berjasa mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa baku. Tito berharap museum ini menjadi tempat mengumpulkan semua jejak tersebut secara sistematis. "Di sinilah kita bisa mencari jejak yang sebenarnya, bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, dan semua terkumpul di museum ini," tegasnya.

Lebih dari sekadar destinasi wisata, museum ini diproyeksikan menjadi ruang edukasi yang memperkuat literasi sejarah. Tito mengingatkan bahwa keberagaman bahasa daerah di Indonesia menjadikan bahasa nasional sebagai perekat sosial. "Inilah pemersatu kita. Museum dan monumen ini akan menjadi pemersatu kita," ucapnya.

Bagi pembaca di Indonesia, proyek ini menawarkan peluang ekonomi dan budaya. Pulau Penyengat yang telah dikenal sebagai kawasan bersejarah dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara, menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, dan transportasi lokal. Namun, tantangan utama terletak pada pengelolaan pasca-pembangunan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran operasional, program kurikulum, dan promosi berkelanjutan agar museum tidak menjadi proyek mangkrak.

Dalam konteks kebijakan, museum ini dapat memperkuat diplomasi budaya Indonesia di Asia Tenggara, mengingat bahasa Melayu juga digunakan di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Pemerintah dapat menjadikannya sebagai simpul kerja sama linguistik regional. Namun, tanpa dukungan riset dan digitalisasi koleksi, potensi tersebut sulit terwujud.

Ke depan, publik akan menantikan bagaimana museum ini mengintegrasikan teknologi untuk menjangkau generasi muda, serta apakah pemerintah mampu menjaga komitmen agar warisan bahasa terus hidup, bukan hanya menjadi monumen bisu.