Suksesi Gubernur BI: Prabowo Belum Putuskan Nama, Destry Damayanti Kandidat Terkuat
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan calon gubernur Bank Indonesia meski Destry Damayanti disebut sebagai kandidat utama.
- Proses formal nominasi baru akan dimulai setelah DPR kembali dari reses pada 14 Agustus, menyusul pengunduran diri mendadak Perry Warjiyo.
- Keputusan presiden akan diawasi ketat pasar, mengingat peran strategis BI dalam stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah.

Jakarta โ Proses suksesi Gubernur Bank Indonesia (BI) memasuki babak baru yang dinanti pasar. Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum mengambil keputusan final atas nama-nama calon pengganti Perry Warjiyo, yang mengundurkan diri secara mendadak akhir Juli lalu. Meski begitu, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur BI, Destry Damayanti, disebut-sebut sebagai kandidat terkuat, menurut sejumlah sumber yang mengetahui langsung proses tersebut.
Kabar ini mengemuka di tengah ketidakpastian yang menyelimuti arah kebijakan moneter nasional. Pengunduran diri Warjiyo yang beralasan personal itu memicu spekulasi di kalangan investor, yang kini mencermati setiap langkah Istana dalam menentukan siapa yang akan memimpin bank sentral. Pasalnya, sosok gubernur BI akan sangat menentukan dalam menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan merespons dinamika ekonomi global yang masih penuh gejolak.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus jubir Presiden, Prasetyo Hadi, membenarkan bahwa nama Destry Damayanti masuk dalam pembahasan. "Kalau pertanyaannya apakah Destry termasuk yang dipertimbangkan atau nama yang dibahas, ya bisa kami pastikan," ujarnya, seperti dikutip Detik.com. Namun, ia menegaskan bahwa presiden belum menetapkan pilihan dan masih ada kandidat lain yang turut dipertimbangkan. Prasetyo juga membantah kabar bahwa daftar nama telah diserahkan ke DPR, dengan menyatakan proses tersebut belum dimulai.
Berdasarkan aturan yang berlaku, presiden dapat mengajukan maksimal tiga nama calon gubernur BI kepada DPR. Setelah menerima usulan, parlemen memiliki waktu satu bulan untuk memilih salah satu, atau bahkan menolak semuanya. Jadwal ini menjadi krusial karena DPR baru akan kembali dari masa reses pada 14 Agustus mendatang, sehingga proses formal diperkirakan baru bergulir setelah tanggal tersebut. Sebelumnya, Prasetyo sempat menyatakan bahwa Prabowo menargetkan pengajuan daftar calon pekan ini, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan lebih lanjut.
Bagi Indonesia, keputusan ini bukan sekadar pergantian pejabat. Gubernur BI adalah nahkoda kebijakan moneter yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, iklim investasi, dan stabilitas sistem keuangan. Di tengah tekanan global seperti normalisasi kebijakan The Fed dan fluktuasi harga komoditas, sosok yang duduk di kursi pimpinan BI harus mampu menjaga kredibilitas bank sentral. Destry, yang telah malang melintang di dunia keuangan dan pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior, dinilai memiliki kapabilitas untuk itu. Namun, pasar juga menunggu sinyal apakah presiden akan memilih figur yang lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan atau tetap mengedepankan profesionalisme.
Para analis memperkirakan bahwa pengumuman resmi akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan Prabowo terhadap independensi bank sentral. Sejarah mencatat, campur tangan politik dalam pengisian jabatan di BI pernah menimbulkan gejolak kepercayaan pasar. Karena itu, transparansi dan proses yang bersih menjadi kata kunci yang dinanti para pelaku usaha. Pertanyaannya, akankah Prabowo menyerahkan nama-nama yang murni berdasarkan meritokrasi, atau justru membuka ruang kompromi politik? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan moneter Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Ke depan, publik dan investor akan mencermati setiap perkembangan, terutama setelah DPR aktif kembali. Jika proses berjalan mulus, pengangkatan gubernur baru diharapkan dapat memulihkan stabilitas dan memberikan kepastian bagi pasar. Namun, jika terjadi kebuntuan antara Istana dan parlemen, bukan tidak mungkin ketidakpastian akan berlarut-larut dan menekan nilai tukar rupiah. Satu hal yang pasti: keputusan ini tidak boleh salah langkah, karena taruhannya adalah kepercayaan pasar dan masa depan ekonomi Indonesia.



