Iran Tantang Trump di Panggung PBB, Buka Syarat Normalisasi Selat Hormuz

Militer Iran pada Rabu (23/9/2026) menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan "memusnahkan" Teheran sebagai bukti "kebuntuan strategis" Washington, seraya menegaskan kesiapan melancarkan serangan yang lebih menghancurkan dalam konflik yang telah berlangsung hampir tujuh bulan.

Pernyataan tajam itu disampaikan melalui kantor berita semi-resmi Mehr, yang mengutip Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran. Mereka menuduh Trump memanfaatkan podium Majelis Umum PBB untuk membenarkan agresi terhadap Republik Islam. "Ucapan semacam itu justru menunjukkan jalan buntu strategis Amerika dalam agresinya terhadap bangsa Iran," demikian bunyi pernyataan tersebut, seraya menambahkan bahwa pengulangan klaim tanpa dasar di tengah kelelahan militer AS bukanlah tanda kekuatan.

Ketegangan memuncak setelah Trump dalam pidatonya di UNGA, Selasa, menyatakan bahwa ia menghadapi pilihan antara mencapai kesepakatan dengan Iran atau memperluas operasi militer. Ia bahkan mengklaim telah menggelar pertemuan tiga jam dengan utusan Iran di sela-sela sidang, yang ia sebut berjalan "sangat baik". Namun, ia juga menyerukan agar seluruh negara memberlakukan isolasi ekonomi total terhadap Teheran, dan memperkirakan kesepakatan baru akan tercapai setelah pemilu sela November mendatang.

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dijadwalkan berpidato di UNGA pada hari yang sama. Menurut laporan media regional, Teheran tengah bernegosiasi melalui mediator Qatar di New York dan telah menyampaikan syarat mengakhiri perang di semua front. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, merinci tuntutan tersebut: penghentian apa yang disebut "tindakan agresi" AS, pencabutan blokade laut dan perang ekonomi, serta pembebasan aset Iran yang dibekukan.

Seorang pejabat senior Iran menyatakan bahwa Teheran dapat membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu satu minggu jika AS mengurangi tekanan militer dan mencabut blokade pelabuhan Iran. Namun, realitas di lapangan masih jauh dari normal. Menurut lembaga riset pelayaran Kpler, jalur pelayaran strategis itu kini "semakin menjadi koridor ulang-alik yang dikendalikan Arab Saudi", setelah serangan Houthi awal bulan ini menghentikan aliran pipa Timur-Barat ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah.

Kesepakatan damai sementara antara Washington dan Teheran runtuh pada Juli, hanya beberapa pekan setelah ditandatangani, dan hingga kini belum ada tanda kapan putaran perundingan berikutnya akan digelar. Situasi ini memperpanjang ketidakpastian pasokan energi global, dengan harga minyak bergerak mixed pada Rabu.

Konteks Indonesia

Bagi Indonesia, ketegangan di Selat Hormuz bukan sekadar berita geopolitik jauh. Sebagai importir minyak mentah, Indonesia sangat rentan terhadap lonjakan harga Brent yang mendekati US$100 per barel. Setiap kenaikan US$10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran. Selain itu, sekitar 30% kebutuhan minyak mentah Indonesia dipasok dari Timur Tengah, sehingga gangguan logistik di Hormuz dapat memaksa Pertamina mencari sumber alternatif dengan biaya lebih tinggi.

Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai negara non-blok dapat menjadi jembatan diplomatik. Jakarta berpeluang mendorong dialog damai melalui forum multilateral seperti OKI atau PBB, sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional. Namun, tanpa normalisasi Hormuz, tekanan inflasi dari harga energi berpotensi menggerus daya beli masyarakat dan menghambat target pertumbuhan ekonomi.

"Kami siap membuka kembali Hormuz dalam sepekan, asalkan tekanan militer AS dihentikan dan blokade pelabuhan dicabut," ujar seorang pejabat senior Iran, seperti dikutip media regional.

Pertanyaannya kini: apakah AS dan Iran mampu mengubah retorika konfrontatif menjadi kesepakatan nyata sebelum pemilu sela November, atau justru eskalasi militer yang akan memperparah krisis energi global? Dunia, termasuk Indonesia, menanti langkah konkret kedua pihak.