Korea Selatan Resmikan Zona K-Vietnam Valley: Jembatan Sejarah Lý–Lee Jadi Mesin Ekonomi Baru

Pemerintah Korea Selatan resmi menetapkan Bonghwa K-Vietnam Valley Special Zone di Kabupaten Bonghwa, Provinsi Gyeongsang Utara, sebagai kawasan ekonomi khusus. Keputusan ini diumumkan dalam rapat Komite Zona Ekonomi Khusus untuk Pengembangan Regional ke-60 pada 6 Agustus lalu, menandai langkah strategis Seoul dalam memanfaatkan hubungan historis dengan Vietnam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan status baru ini, Bonghwa akan menjalankan delapan proyek khusus dengan total investasi mencapai 347,6 miliar won (sekitar Rp3,8 triliun) untuk periode 2026–2030. Proyek-proyek tersebut mencakup pengembangan K-Vietnam Valley itu sendiri, pembangunan wisata di sekitar Waduk Changpyeong, penyewaan smart farm, serta desa terapi hewan peliharaan di kawasan Baekdudaegan. Langkah ini tidak hanya menyasar sektor pariwisata, tetapi juga pertanian modern dan ekonomi perawatan kesehatan.

Untuk memperlancar realisasi proyek, pemerintah pusat memberikan sepuluh pengecualian regulasi yang mencakup Undang-Undang Imigrasi, Undang-Undang Perencanaan dan Pemanfaatan Lahan Nasional, serta Undang-Undang Perumahan. Relaksasi ini dirancang untuk menghapus hambatan bagi pekerja asing dalam hal tempat tinggal, penggunaan lahan, dan pasokan perumahan. Bagi investor asing, ini adalah sinyal kuat bahwa Korea Selatan serius menciptakan iklim investasi yang ramah.

Yang menarik, proyek ini berakar pada sejarah panjang hubungan Korea–Vietnam. Kawasan ini merupakan kampung halaman leluhur klan Hwasan Lee yang merupakan keturunan Pangeran Lý Long Tượng dari Dinasti Lý Vietnam. Pada abad ke-13, pangeran tersebut memilih menetap di Korea dan mendirikan klan yang kini menjadi salah satu klan terbesar di negara itu. Dengan menggali aset historis ini, Bonghwa berencana membangun pusat pariwisata internasional yang memadukan sejarah, budaya, dan rekreasi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga. Di tengah upaya pemerintah menarik investasi asing dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus, pendekatan Korea Selatan yang mengintegrasikan warisan sejarah dengan insentif modern bisa menjadi model. Indonesia, dengan kekayaan sejarah dan budaya yang melimpah, sebenarnya memiliki potensi serupa untuk mengembangkan kawasan berbasis warisan, seperti yang dilakukan Bonghwa. Namun, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada eksekusi yang transparan dan partisipasi masyarakat lokal.

Menurut analis ekonomi regional, proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendiversifikasi ekonomi Bonghwa yang selama ini bergantung pada pertanian tradisional. Dengan adanya smart farm dan desa terapi hewan, kawasan ini diharapkan menjadi tujuan wisata kesehatan yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, termasuk dari Asia Tenggara.

Namun, tantangan tetap ada. Keberhasilan proyek ini akan diuji oleh kemampuan Bonghwa dalam menarik investasi swasta dan mengelola arus wisatawan tanpa merusak lingkungan. Selain itu, integrasi budaya antara Korea dan Vietnam perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menjadi sekadar komoditas wisata. Pertanyaannya, mampukah model ini menjadi contoh bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan kawasan ekonomi berbasis sejarah? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.