Pimpinan MPR Ziarah ke Makam Bung Hatta: Menghidupkan Kembali Warisan Ekonomi Kerakyatan Jelang HUT ke-81 RI
Baca dalam 60 detik
- Ahmad Muzani memimpin rombongan pimpinan MPR berziarah ke makam Mohammad Hatta di Tanah Kusir, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
- Ziarah ini menegaskan komitmen MPR untuk terus menggali dan menerapkan pemikiran Bung Hatta, terutama konsep ekonomi kekeluargaan yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
- Tradisi ziarah ke makam para pendiri bangsa menjelang 17 Agustus diharapkan menjadi momentum refleksi bagi generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani memimpin langsung rombongan pimpinan lembaga tinggi negara itu melakukan ziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8). Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang puncaknya akan digelar pada 17 Agustus mendatang.
Tidak sendirian, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, dan Rusdi Kirana. Kehadiran keluarga besar Bung Hatta turut mewarnai momen khidmat tersebut, dengan putri sulung almarhum, Meutia Farida Hatta, bersama Gemala Rabi'ah Hatta dan Halida Nuriah Hatta, hadir menyambut para pimpinan MPR.
Dalam sambutannya sebelum berziarah, Muzani menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap jasa para pendiri bangsa. Ia mengaitkan ziarah ini dengan agenda kenegaraan yang lebih besar, yakni Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026. "Ini adalah bagian dari rangkaian panjang menuju puncak peringatan kemerdekaan," ujarnya.
Lebih jauh, Muzani mengajak publik untuk merefleksikan kembali pemikiran Bung Hatta yang menurutnya masih sangat relevan, terutama dalam konteks perekonomian nasional. Ia menyoroti khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang merupakan buah pemikiran Hatta. "Beliau adalah arsitek ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, yang kemudian terwujud dalam bentuk koperasi. Gagasan-gagasan beliau tentang keadilan ekonomi dan kemandirian bangsa masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama hingga hari ini," kata Muzani.
Ziarah ke makam Bung Hatta ini bukan yang pertama dilakukan MPR. Sebelumnya, pada Selasa (4/8), jajaran pimpinan MPR telah lebih dulu berziarah ke makam Presiden pertama RI, Soekarno, di Blitar, Jawa Timur. Rangkaian ziarah ini, menurut Muzani, akan dijadikan tradisi rutin oleh MPR sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan perjuangan para pendahulu. "Semoga ziarah ini menjadi keberkahan bagi masa depan bangsa dan generasi yang akan datang," harapnya.
Bagi Indonesia, momen ziarah ini hadir di tengah tantangan ekonomi yang tidak mudah. Di saat pemerintah gencar mendorong hilirisasi dan transformasi digital, pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan justru menjadi pengingat pentingnya pemerataan dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Koperasi, yang merupakan gagasan besarnya, kini menghadapi persaingan ketat dengan platform digital. Namun, semangat kekeluargaan yang ia tanamkan tetap relevan sebagai fondasi ekonomi yang berkeadilan.
Meutia Hatta, mewakili keluarga, menyampaikan apresiasi mendalam atas kedatangan pimpinan MPR. "Ini pertama kalinya menjelang 17 Agustus kami menerima kunjungan dari MPR. Sungguh suatu kehormatan dan momen yang sangat mengesankan bagi keluarga," tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Baginya, ziarah ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai perjuangan Bung Hatta terus hidup di tengah dinamika kebangsaan.
Langkah MPR ini sejalan dengan upaya memperkuat literasi sejarah di kalangan generasi muda. Di era media sosial yang serba cepat, narasi tentang perjuangan kemerdekaan sering kali tergerus oleh isu-isu sesaat. Ziarah ke makam pahlawan menjadi salah satu cara untuk membumikan kembali nilai-nilai kepahlawanan. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian: apakah tradisi ini akan berdampak nyata pada kebijakan, atau hanya menjadi seremonial belaka? Publik tentu berharap lebih dari sekadar ritual tahunan, melainkan komitmen konkret untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.



