Jelang HUT ke-81 RI, Panglima TNI Ingatkan Bahaya Hoaks di Media Sosial
Baca dalam 60 detik
- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta publik tidak mudah percaya pada kabar tak jelas di media sosial menjelang perayaan kemerdekaan.
- TNI bersama kepolisian akan meningkatkan patroli keamanan di berbagai daerah untuk meredam potensi gangguan ketertiban.
- Imbauan ini muncul di tengah meningkatnya arus informasi palsu yang bisa mengganggu kekhidmatan peringatan HUT ke-81 RI.

Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia, mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh berita bohong yang beredar di platform media sosial, khususnya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pernyataan ini disampaikan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, usai mengikuti rapat kerja dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas sejumlah isu strategis kenegaraan.
Dalam keterangannya, Agus Subiyanto menekankan bahwa informasi yang belum terverifikasi kebenarannya berpotensi menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa disinformasi yang sengaja disebar dapat mengganggu stabilitas keamanan, terlebih saat momen nasional yang seharusnya dirayakan dengan sukacita. โSaya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat,โ ujarnya.
Pernyataan Panglima tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai kanal digital diramaikan oleh narasi-narasi provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan, terutama menjelang perayaan besar seperti HUT RI. Fenomena ini sejalan dengan pola yang kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di mana isu-isu sensitif seperti SARA dan politik kerap dihembuskan untuk memancing reaksi publik. Agus Subiyanto mengingatkan agar masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan tidak membiarkan diri dikuasai oleh kecemasan yang tidak berdasar.
Untuk memastikan rasa aman tersebut, TNI disebut telah dan akan terus melakukan patroli keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan tidak sendiri, melainkan dengan berkoordinasi erat bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta elemen-elemen masyarakat lainnya. Sinergi antarlembaga ini dinilai penting untuk menciptakan deteksi dini terhadap potensi gangguan, sekaligus memberikan rasa tenang bagi warga yang hendak merayakan kemerdekaan.
Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di semua daerah. โApalagi nanti akan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan HUT kemerdekaan RI dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia,โ tuturnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat keamanan akan hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari perayaan itu sendiri.
Bagi masyarakat Indonesia, imbauan ini menjadi pengingat akan pentingnya literasi digital. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan untuk memilah fakta dan opini menjadi benteng pertama melawan provokasi. Setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga kondusivitas, terutama dengan tidak ikut menyebarkan pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Kesadaran kolektif ini akan menentukan apakah perayaan kemerdekaan tahun ini berlangsung khidmat atau justru diwarnai oleh kegaduhan yang tidak perlu.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana efektivitas patroli siber dan literasi digital dalam menekan laju hoaks. Apakah aparat keamanan akan cukup tangkas dalam merespons konten-konten berbahaya yang muncul secara sporadis? Yang jelas, kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci utama. Jika semua pihak bergerak seirama, bukan tidak mungkin momentum HUT ke-81 RI menjadi ajang pembuktian bahwa bangsa ini tahan banting terhadap segala bentuk gangguan informasi.



