PPAL Turun ke Daerah Bangun Lumbung Pangan, TNI AL Perluas Ladang Kedelai 3.110 Hektare

Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) menginstruksikan seluruh jajarannya di tingkat wilayah, rayon, hingga sub-rayon untuk aktif membangun lahan ketahanan pangan. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Jumat lalu di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam memperkuat lumbung pangan di daerah.

Yudo menegaskan bahwa kegiatan ketahanan pangan tidak hanya sekadar mendukung program pemerintah, tetapi juga menjadi solusi ekonomi bagi para purnawirawan TNI AL. "Di wilayah, rayon maupun sub-rayon di seluruh jajaran, kita tekankan ada kegiatan yang sifatnya untuk ketahanan pangan. Mungkin melalui kolam ikan, juga penanaman tanaman-tanaman," ujarnya. Dengan adanya lahan tersebut, para purnawirawan diharapkan lebih mudah memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendapatkan tambahan pemasukan.

Meski demikian, Yudo belum membeberkan rincian jumlah lahan yang dikelola maupun jenis komoditas yang ditanam. Namun, langkah ini sejalan dengan upaya TNI AL yang lebih luas dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas kedelai. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7), memastikan jajaran TNI AL telah mengelola lahan seluas 2.432 hektare untuk ladang kedelai. Lahan tersebut tersebar di enam wilayah dengan total produksi mencapai 3.676 ton, atau setara 0,35 persen dari target produksi kedelai nasional tahun 2026.

Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup. Agus mengungkapkan bahwa TNI AL kembali membuka lahan baru seluas 3.110 hektare yang tersebar di tujuh wilayah. Lahan-lahan ini akan dikelola oleh prajurit TNI AL di setiap markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral). "Estimasi panen mencapai 5.287 ton," kata Agus. Dengan perluasan ini, TNI AL berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap cadangan kedelai nasional.

Langkah TNI AL dan PPAL ini mencerminkan semakin kuatnya peran institusi militer dalam program ketahanan pangan pemerintah. Bagi Indonesia, yang masih bergantung pada impor kedelai untuk bahan baku tempe dan tahu, upaya ini memiliki arti strategis. Jika target produksi dapat ditingkatkan secara konsisten, bukan tidak mungkin ketergantungan impor akan berkurang dalam beberapa tahun ke depan. Namun, perlu diingat bahwa kontribusi TNI AL saat ini masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan nasional, sehingga diperlukan sinergi dengan berbagai pihak lain.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah perluasan lahan ini akan diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen. Selain itu, bagaimana mekanisme distribusi hasil panen dari lahan-lahan yang dikelola militer ke pasar atau industri pengolahan juga menjadi kunci. Jika semua berjalan lancar, inisiatif ini bisa menjadi model kolaborasi antara institusi negara dan masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan.