Myanmar Menolak Desakan ASEAN untuk Bebaskan Suu Kyi dan Meragukan Peran Utusan Khusus

Pemerintah militer Myanmar secara tegas menolak seruan terbaru ASEAN agar mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dibebaskan tanpa syarat, dan mempertanyakan relevansi utusan khusus organisasi tersebut. Penolakan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Myanmar, Sabtu malam, sebagai respons atas desakan yang digaungkan Ketua ASEAN saat ini, Filipina.

Sejak kudeta 2021, Jenderal Min Aung Hlaing—yang kini menjabat presiden—berupaya mendapatkan legitimasi politik di tengah isolasi internasional. Ia telah dilarang menghadiri pertemuan puncak ASEAN karena gagal mematuhi rencana perdamaian yang disepakati pada April 2021. Rencana tersebut bertujuan mengakhiri kekerasan dan membuka dialog antar pihak yang bertikai, dengan utusan khusus sebagai fasilitator.

Pekan lalu, pemerintah Myanmar mengizinkan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi Suu Kyi yang berusia 81 tahun. Ini merupakan kontak pertama dengan organisasi kemanusiaan internasional independen sejak ia ditahan lima tahun lalu. Namun, langkah ini dinilai pengamat sebagai upaya meredam kritik, bukan sinyal pelunakan sikap.

Filipina, sebagai ketua ASEAN saat ini, menyambut baik kunjungan ICRC sebagai langkah menuju dialog dan rekonsiliasi. Namun, Manila juga mendesak akses yang lebih besar ke tahanan politik dan mengulangi seruan pembebasan Suu Kyi secara penuh dan tanpa syarat. Pernyataan Myanmar langsung membantah seruan tersebut.

“Meskipun pemerintah telah meringankan hukuman berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, masalah pembebasan penuh dan tanpa syarat hanya akan dilakukan sesuai dengan hukum,” demikian bunyi pernyataan kementerian luar negeri Myanmar. Pemerintah juga menegaskan akan terus bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN saat ini, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro, tetapi tidak melihat kebutuhan untuk melanjutkan jalur tersebut ketika Singapura mengambil alih keketuaan pada 1 Januari 2027.

Dalam pidato lebih dari tiga bulan setelah dilantik sebagai presiden, Min Aung Hlaing menolak rencana perdamaian ASEAN, menuduh beberapa negara anggota telah mendiskriminasi Myanmar. Ia menyatakan akan merespons secara kasus per kasus. Kritikus menilai pemilu yang digelar Desember-Januari itu sebagai sandiwara untuk memperkuat cengkeraman militer sambil berpura-pura memulihkan pemerintahan sipil.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi perhatian serius. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia kerap menjadi penengah dalam krisis Myanmar. Sikap Myanmar yang semakin defensif dapat menghambat upaya diplomasi regional dan mempengaruhi stabilitas kawasan. Indonesia, yang pernah menginisiasi dialog dengan junta militer, kini menghadapi tantangan untuk menjaga relevansi ASEAN di tengah kebuntuan.

Ke depan, pertanyaan besar adalah apakah ASEAN mampu mempertahankan tekanan terhadap Myanmar tanpa kehilangan kredibilitas. Dengan peralihan keketuaan ke Singapura, yang dikenal lebih pragmatis, mungkinkah pendekatan baru akan muncul? Atau justru semakin memperkuat posisi Myanmar yang menolak campur tangan eksternal?