Sekjen ASEAN: Krisis Iklim Menguji Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kawasan
Baca dalam 60 detik
- Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn memperingatkan bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman lintas batas yang mendesak bagi keamanan pangan dan ekonomi regional.
- Indonesia tengah menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan, sementara Vietnam dan Thailand dilanda banjir, memperkuat urgensi kerja sama ASEAN.
- Menjelang HUT ke-60 ASEAN tahun depan, blok ini dituntut memperkuat institusi dan kapasitas untuk menghadapi krisis iklim dan geopolitik.

Jakarta โ Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menegaskan bahwa perubahan iklim kini menjadi tantangan paling mendesak yang mengancam keamanan, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan dalam perayaan HUT ke-59 ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (8/8), di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di kawasan.
Kao menggarisbawahi bahwa dampak krisis iklim tidak lagi mengenal batas negara. Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem yang melanda berbagai wilayah Asia Tenggara telah menghancurkan rumah, mengganggu produksi pertanian, dan menguji ketahanan ekonomi masyarakat. โKesejahteraan rakyat kita semakin ditentukan oleh tantangan yang tidak bisa dihadapi sendiri oleh satu negara,โ ujarnya, seperti dikutip dari video yang dirilis Sekretariat ASEAN.
Peringatan ini relevan dengan kondisi Indonesia yang tengah memasuki puncak musim kemarau. Kebakaran lahan melanda Taman Nasional Bromo seluas 60 hektare pekan lalu, sementara sejumlah provinsi mengalami kekeringan berkepanjangan. Di sisi lain, Vietnam dan Thailand dalam beberapa bulan terakhir dilanda banjir akibat hujan deras. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim telah menjadi kenyataan yang dihadapi bersama.
Kao juga menyoroti bahwa ketegangan geopolitik global, seperti gangguan jalur perdagangan dan lonjakan harga pangan serta energi, semakin memperumit situasi. โBatas nasional hanya memberikan sedikit perlindungan dari konsekuensi geopolitik,โ katanya. Ia menekankan bahwa kerja sama regional menjadi kunci, karena tidak ada negara anggota yang mampu mengatasi krisis ini sendirian.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono sependapat. Menurutnya, keberhasilan ASEAN tidak diukur dari jumlah perjanjian yang ditandatangani, melainkan dari dampak nyata bagi rakyat. โPetani, pekerja, generasi muda, dan pekerja migran kita tidak menilai ASEAN dari dokumen, tetapi dari apakah mereka bisa menyediakan makanan, mendapatkan pekerjaan layak, dan hidup aman,โ ujarnya. Untuk itu, ASEAN harus memperkuat ketahanan pangan dan energi, melindungi warga saat krisis, serta membekali pemuda dengan pendidikan dan keterampilan yang relevan.
Sugiono menambahkan bahwa ASEAN perlu memiliki institusi yang lebih kuat, kapasitas lebih besar, dan sumber daya memadai untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah menjelang HUT ke-60 ASEAN tahun depan. Momentum ini juga menjadi ujian apakah ASEAN mampu beradaptasi dan relevan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Peringatan HUT ASEAN tahun ini datang kurang dari tiga pekan setelah pertemuan tahunan para menteri luar negeri di Manila pada 21 Juli. Dalam forum tersebut, isu ketahanan pangan dan energi, transisi energi hijau, serta ketahanan rantai pasok menjadi agenda utama, di samping isu keamanan regional. Pertanyaannya, akankah komitmen ini diterjemahkan menjadi aksi konkret yang dirasakan masyarakat, atau hanya menjadi wacana seremonial belaka?



