Anak Migran di Ceuta Terancam Eksploitasi: Fasilitas Penampungan Kewalahan

Ratusan anak tanpa pendamping di Ceuta, enklave Spanyol di Afrika Utara, kini hidup di jalanan dan terancam kekerasan serta eksploitasi. Gelombang masuk migran massal pekan lalu telah membuat fasilitas penampungan setempat kewalahan, dan kelompok bantuan memperingatkan situasi ini semakin genting setiap harinya.

Meski sebagian besar migran telah kembali ke Maroko, sekitar 2.000 orang masih bertahan, termasuk lebih dari 1.000 anak di bawah umur yang tidak didampingi. Mereka tidak bisa dideportasi secara sepihak, sehingga pemerintah Spanyol harus mencari solusi penampungan yang aman. Namun, kapasitas resmi Ceuta hanya 90 tempat, jauh dari kebutuhan nyata.

Jose Miguel Morales, kepala Federacion Sur Acoge, kelompok hak migran di Spanyol selatan, mengatakan beberapa anak yang tinggal di jalanan telah dipukuli dan dianiaya. "Setiap hari yang berlalu tanpa solusi dan akomodasi yang aman berarti anak-anak ini, terutama perempuan, rentan terhadap segala bentuk pelecehan," ujarnya kepada televisi publik Spanyol. "Kita berbicara tentang anak-anak sungguhan, sebagian berusia 10 tahun atau lebih muda, banyak yang di bawah 14 tahun."

Save the Children mendesak upaya segera untuk mendaftarkan semua anak di bawah umur, dengan peringatan bahwa anak perempuan menghadapi "risiko kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi yang lebih tinggi". Laporan wartawan AFP di Ceuta menunjukkan anak-anak kesulitan mendapatkan makanan, air, tempat tinggal, dan sanitasi. Banyak yang terlihat tidur di pantai dengan wajah ditutupi plastik, atau berkumpul di area hutan.

Wakil Presiden Ceuta, Alejandro Ramirez, menggambarkan situasi sebagai "tidak berkelanjutan". "Kapasitas kami benar-benar kewalahan," katanya kepada La Sexta. Pemerintah setempat bekerja "dengan kecepatan penuh untuk mendirikan fasilitas darurat" di sekolah dan gudang untuk menampung anak-anak. Sementara itu, anak-anak yang tidur di jalanan mengandalkan badan amal dan warga setempat untuk makanan dan kebutuhan dasar.

Maroko berkomitmen untuk mengidentifikasi anak-anak tanpa pendamping dengan tujuan pemulangan, tetapi sumber diplomatik Maroko menekankan perlunya "mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh undang-undang dan otoritas administratif serta peradilan mereka". Di sisi lain, penyaluran bantuan juga terhambat oleh politik domestik Spanyol. Daerah yang dikuasai oposisi, termasuk Partai Rakyat yang konservatif dan partai sayap kanan Vox, menolak menerima transfer anak-anak migran. Pemimpin Vox, Santiago Abascal, bahkan menulis di X bahwa "tidak satu euro pun dari warga Spanyol" boleh digunakan untuk "orang ilegal, penjajah".

Bagi Indonesia, krisis ini menjadi pengingat akan pentingnya manajemen migrasi yang manusiawi dan kesiapan fasilitas sosial. Meski konteksnya berbeda, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam menangani pengungsi dan anak-anak yang rentan, terutama di daerah perbatasan atau pasca-bencana. Pelajaran dari Ceuta menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas penampungan dan koordinasi antarwilayah dapat memperburuk krisis kemanusiaan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Spanyol mampu mengatasi kebuntuan politik dan menyediakan perlindungan yang layak bagi anak-anak ini. Dengan dana yang telah disetujui, langkah konkret harus segera diambil, tetapi resistensi politik bisa menjadi penghalang. Apakah Eropa akan belajar dari krisis ini untuk membangun sistem penanganan migran yang lebih tangguh dan berperikemanusiaan?